Reporter Sofyan Labolo
LUWUK, Luwuk Times.ID— Pada rapat koordinasi (rakor) Komisi 2 DPRD Banggai bersama Satuan Pol PP dan Damkar Rabu, (02/05) turut dihadiri Asisten II Setdakab Banggai, Alfian Djibran.
Pada rakor yang dipimpin Ketua Komisi 2 DPRD Banggai, Sukri Djalumang itu, Alfian menyorot tentang tata kelola managemen Satpol PP dan Damkar Banggai.
“Managemen perlu kita tinjau lagi. Satu kantor, tapi terpisah. Secara kelembagaan ini sangat tidak efektif. Harus satu klaster. Sehingga dapat mengontrol secara administrasi dan kesiapan personil. Tidak bisa satu badan, tapi dua kepala,” kata Alfian.
Sorotan Alfian ini berdasar. Pasalnya, seluruh armada dan personil Bidang Damkar berada di kawasan kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kecamatan Luwuk.
Sementara Bidang Damkar berkantor di Satuan Pol PP Kabupaten Banggai yang berada di kawasan Bukit Halimun Kecamatan Luwuk Selatan.
Baca juga: Kasat Pol PP dan Damkar Curhat di DPRD Banggai
Menyangkut keinginan agar Bidang Damkar naik status menjadi OPD mandiri, minimal berstatus kantor juga mendapat tanggapan Alfian.
“Apakah Damkar layak jadi OPD baru, tergantung DPRD. Karena ujung-ujungnya regulasinya akan dibahas di dewan,” kata Alfian.
“Kalaupun pembentukan OPD baru mentok, mengingat jumlah OPD dilingkup Pemda Banggai sudah maksimal, maka bisa ada solusi untuk digabungkan pada OPD yang tidak maksimal. Itu bisa kita reviu lagi. Yang penting sekarang tata kelola dibenahi dulu,” kata Alfian.
Menyangkut setumpuk persoalan Bidang Damkar, mulai dari sarana dan prasarana yang tidak memadai hingga personil yang belum mendapat pelatihan termasuk masalah kesejahteraan, tentu harus disikapi serius.
Intinya tekan Alfian, tidak cukup dengan semangat saja. Tapi perlu disokong dengan anggaran yang ideal. *
