Oleh: Supriadi Lawani
AKHIR-akhir ini ada isu tentang pilkada yang dipilih oleh DPRD sehingga memicu perdebatan tentang demokrasi.
Bagi saya banyak perdebatannya hanya bersifat teknis elektoral dan tidak menyentuh inti dari demokrasi.
Tulisan pendek ini ingin melihat demokrasi dari sudut pandang yang tidak lazim di Indonesia pasca peristiwa September 1965.
Tulisan singkat ini saya olah dari perspektif pemikir politik Rusia yang pemikirannya masih kontroversial di Indonesia. Pemikir itu adalah Vladimir Ilyich ulyanov atau Lenin.
Dalam beberapa tulisannya Lenin pernah mengajukan kritik yang tampak provokatif, tetapi justru semakin relevan hari ini.
Ia membongkar oposisi palsu antara demokrasi dan diktatur dengan menunjukkan bahwa demokrasi tidak pernah netral.
Demokrasi selalu bekerja di atas fondasi relasi kelas tertentu. Lenin mengatakan:
“Demokrasi bagi segelintir minoritas, demokrasi bagi kaum kaya—itulah demokrasi dalam masyarakat kapitalis.”
Kutipan ini sering dianggap berlebihan atau oposisional. Namun jika kita menengok praktik demokrasi di Indonesia hari ini, kalimat Lenin tersebut terasa lebih sebagai deskripsi kenyataan daripada slogan politik.
Secara formal, Indonesia adalah negara demokratis. Pemilu diselenggarakan secara berkala, partai politik beragam, kebebasan berpendapat dijamin konstitusi.
Namun pertanyaan mendasarnya bukan apakah prosedur demokrasi itu ada, melainkan siapa yang sungguh-sungguh bisa memanfaatkannya.
Demokrasi dan Politik Orang Kaya
Dalam praktiknya, demokrasi Indonesia beroperasi sebagai arena seleksi elite ekonomi.
Politik biaya tinggi menjadikan jabatan publik hampir mustahil diakses oleh warga biasa tanpa dukungan modal besar.
Kandidat diproduksi oleh partai, tetapi disaring oleh uang. Kampanye, logistik, dan jaringan kekuasaan hanya dapat ditopang oleh mereka yang memiliki kedekatan dengan oligarki bisnis.
Rakyat memang memilih, tetapi pilihannya telah dibatasi jauh sebelum hari pencoblosan.
Demokrasi lalu berubah fungsi: bukan sebagai sarana kedaulatan rakyat, melainkan sebagai mekanisme legitimasi kekuasaan kelas berpunya.
Di titik ini, kritik Lenin menemukan momentumnya. Demokrasi tetap berjalan, tetapi ia bekerja untuk kepentingan minoritas yang menguasai sumber daya ekonomi.
Kebebasan Siapa yang Dilindungi Negara?
Lenin juga menulis bahwa kebebasan dalam masyarakat kapitalis tidak jauh berbeda dengan kebebasan di republik Yunani kuno, Lenin bilang “kebebasan itu adalah kebebasan bagi para pemilik budak”.
Analogi ini tidak dimaksudkan untuk menyamakan kondisi historis, melainkan untuk menegaskan bahwa kebebasan selalu bersifat sosial dan timpang.
Di Indonesia, kebebasan yang paling konsisten dilindungi negara adalah; kebebasan investasi, kebebasan korporasi mengekstraksi sumber daya alam, dan kebebasan modal untuk bergerak lintas wilayah dan negara.
