Oleh: Supriadi Lawani
Fondasi yang Jarang Dibahas
SETIAP musim pemilu, kita kembali pada keyakinan dasar demokrasi: satu orang satu suara. Keyakinan itu tampak sederhana, tetapi berdiri di atas asumsi yang lebih dalam—bahwa setiap warga memahami dirinya, kepentingannya, dan arah masa depan yang ia inginkan. Tanpa itu, demokrasi kehilangan fondasi moralnya.
Martin Suryajaya mengingatkan bahwa politik modern bertumpu pada rantai asumsi: dari kepemilikan-diri lahir pengetahuan-diri; dari pengetahuan-diri lahir kemampuan memerintah diri; dan dari kemampuan memerintah diri, lahirlah demokrasi.
Artinya, demokrasi hanya bermakna jika warga memiliki kesadaran yang matang tentang dirinya sendiri.
Hegemoni yang Menyusup dalam Kesadaran
Namun pengetahuan diri bukan sesuatu yang tumbuh otomatis. Banyak warga hidup dalam tekanan ekonomi, ketimpangan pendidikan, dan keterbatasan informasi.
Dalam situasi seperti itu, ruang refleksi menyempit dan kesadaran melemah. Di sinilah hegemoni bekerja.
Antonio Gramsci menunjukkan bagaimana nilai dan cara pandang kelas dominan meresap melalui media, pendidikan, tokoh publik, hingga budaya populer.
Hegemoni membuat keputusan yang diarahkan dari luar terasa seperti pilihan pribadi.
Politik citra mengambil alih ruang gagasan, sementara kebutuhan nyata warga tenggelam oleh narasi yang dirancang oleh mereka yang memiliki sumber daya lebih besar.
Demokrasi Tanpa Kesadaran Rakyat
Demokrasi tanpa kesadaran rakyat pada dasarnya hanya membuka ruang bagi manipulasi kelas dominan.
Ketika warga tidak memiliki kesempatan untuk memahami dirinya, kepentingannya, dan posisi sosialnya, suara politik yang mereka berikan mudah diarahkan oleh mereka yang menguasai sumber daya, informasi, dan narasi publik.
Hegemoni bekerja bukan dengan paksaan, tetapi dengan membentuk cara berpikir sehingga pilihan yang sesungguhnya dikondisikan dari luar terasa seperti keputusan pribadi.
Di titik ini, demokrasi kehilangan substansi dan berubah menjadi prosedur yang dikelola oleh segelintir elite, sementara rakyat hanya menjadi peserta yang dijanjikan kebebasan tanpa kapasitas penuh untuk menggunakannya.
Ilusi Kebebasan dalam Prosedur Demokrasi
Dalam kondisi seperti ini, kritik Nawal El Saadawi terasa tepat: “tidak ada yang benar-benar terpilih secara demokratis dalam pemilu .”
Demokrasi tidak cukup dengan prosedur elektoral; ia membutuhkan kebebasan batin untuk berpikir kritis dan menolak tekanan.
Konteks Indonesia memperjelas hal itu. Ketimpangan akses informasi, dominasi politik identitas, ruang gema media sosial, dan kuatnya patronase membuat pilihan publik sering kali menjauh dari pengetahuan diri. Demokrasi berjalan, tetapi pemerintahan diri tidak tumbuh.
Pertanyaan yang Lebih Penting
Dengan demikian, pertanyaannya adalah apakah sistem memberi rakyat kesempatan untuk menjadi benar?
Apakah pendidikan kita membebaskan?
Apakah media mendorong pemikiran jernih?
Apakah ruang publik memungkinkan warganya bertanya, bukan sekadar menerima?
Demokrasi memerlukan warga yang mampu memerintah dirinya. Tetapi kemampuan itu tidak akan tumbuh tanpa pengetahuan diri, dan pengetahuan diri tidak mungkin muncul di tengah lanskap kesadaran yang dikuasai hegemoni kelas dominan yang minoritas namun mengontrol dan menguasai semua sumber daya negara.
Membangun Demokrasi dari Kesadaran
Karena itu, memperkuat demokrasi tidak cukup dilakukan melalui aturan pemilu atau mekanisme elektoral. Ia harus dimulai dari pembebasan kesadaran: pendidikan yang kritis, media yang bertanggung jawab, dan ruang publik yang sehat.
Sampai syarat-syarat itu terpenuhi, demokrasi kita akan tetap mengandalkan suara rakyat tanpa sungguh-sungguh mendengar kesadaran rakyat.
Pada akhirnya, fondasi demokrasi bukan terletak pada kotak suara, melainkan pada kemampuan warga untuk mengetahui dirinya. Tanpa itu, demokrasi mudah berubah menjadi ilusi—hidup sebagai ritual, namun miskin sebagai kesadaran. *
Penulis adalah petani pisang
