Oleh: Supriadi Lawani
Di tengah wajah politik modern yang sering dipenuhi kegaduhan, pragmatisme, dan perebutan kekuasaan tanpa arah moral yang jelas, ada satu hal menarik yang dapat dipelajari dari Iran.
Dalam sebuah artikel di Majalah Suara Muhammadiyah, dijelaskan bagaimana banyak pemimpin Iran tidak hanya berperan sebagai politisi, tetapi juga akademisi dan teknokrat dengan latar belakang intelektual yang kuat.
Ada yang profesor, dokter spesialis, insinyur, ahli filsafat, hingga ilmuwan dengan reputasi akademik internasional.
Fenomena ini menarik bukan semata-mata karena gelar akademiknya, melainkan karena ia mengingatkan kita pada tradisi besar peradaban Islam masa lalu.
Pada masa keemasan Islam, para ilmuwan bukan hanya hidup di ruang-ruang perpustakaan, melainkan ikut memengaruhi arah peradaban dan pemerintahan.
Nama-nama seperti Ibn Sina, Ibn Rushd, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Khawarizmi, Al-Biruni, hingga Ibn Haitam adalah contoh bagaimana ilmu agama, filsafat, sains, dan urusan sosial-politik berjalan beriringan.
Dalam tradisi Islam klasik, seorang alim tidak hanya memahami teks agama, tetapi juga memahami kehidupan, ilmu pengetahuan, teknologi, bahkan tata kelola masyarakat.
Seorang pemimpin ideal bukan sekadar piawai berbicara atau memenangkan pemilu, melainkan memiliki kedalaman ilmu, keluasan wawasan, dan integritas moral.
Allah SWT sendiri meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Dalam Al-Qur’an ditegaskan:
“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.” (QS. Al-Mujadilah: 11)
Ayat ini menunjukkan bahwa ilmu bukan sekadar pelengkap kehidupan, melainkan fondasi kemuliaan manusia dan peradaban.
Karena itu, kepemimpinan dalam Islam sejatinya harus bertumpu pada ilmu, moralitas, dan tanggung jawab sosial.
Di sinilah letak pelajaran penting bagi umat Islam di Indonesia.
Sudah terlalu lama politik kita terjebak dalam budaya popularitas dan pragmatisme.
Banyak pemimpin lahir bukan karena kapasitas intelektual dan moralnya, melainkan karena kekuatan modal, jaringan kekuasaan, pencitraan, atau politik transaksional.
Akibatnya, kekuasaan sering kehilangan orientasi pengabdian dan berubah menjadi alat memperkaya diri sendiri serta kelompoknya.
Kita menyaksikan bagaimana sumber daya alam negeri yang begitu kaya justru sering menjadi bancakan elite.
Hutan ditebang, tambang dikeruk, laut dieksploitasi, sementara rakyat tetap bergulat dengan kemiskinan dan ketimpangan.
Politik kehilangan dimensi etik dan intelektualnya karena banyak pemimpin tidak dibentuk oleh tradisi ilmu pengetahuan dan moralitas yang kuat.
Padahal Islam sejak awal menempatkan ilmu sebagai fondasi utama kepemimpinan. Wahyu pertama yang turun bukan perintah merebut kekuasaan, melainkan perintah membaca:
“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan.” (QS. Al-‘Alaq: 1)
Ini menunjukkan bahwa peradaban Islam dibangun di atas ilmu pengetahuan, bukan sekadar kekuatan politik.
Al-Qur’an bahkan memberikan pertanyaan mendasar yang sangat relevan bagi kehidupan umat:
“Katakanlah: Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” (QS. Az-Zumar: 9)
Ayat ini mengandung pesan mendalam bahwa kualitas kepemimpinan dan arah sebuah masyarakat sangat ditentukan oleh kualitas ilmu orang-orang yang memimpinnya.
Karena itu, umat Islam Indonesia perlu mulai membangun kembali tradisi kepemimpinan berbasis ilmu.
Pemimpin seharusnya memiliki rekam jejak intelektual yang jelas, pemahaman agama yang baik, kemampuan akademik yang mumpuni, serta kepekaan sosial yang kuat.
Pemimpin tidak cukup hanya religius secara simbolik, tetapi juga harus mampu berpikir ilmiah, rasional, dan visioner dalam mengelola negara.
Bangsa ini membutuhkan lebih banyak pemimpin yang lahir dari tradisi membaca, meneliti, berdiskusi, dan mengabdi; bukan sekadar tradisi berteriak di panggung politik.
Kita memerlukan pemimpin yang memahami etika agama sekaligus menguasai ilmu pengetahuan modern, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar diarahkan untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk kepentingan oligarki dan kelompok tertentu.
Dalam Islam, amanah kepemimpinan juga harus diberikan kepada orang yang memiliki kemampuan dan integritas. Allah SWT berfirman:
“Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (QS. Al-Qashash: 26)
Kekuatan dalam ayat itu bukan hanya kekuatan fisik atau politik, tetapi juga kekuatan ilmu, kapasitas, dan kompetensi.
Iran tentu bukan negara tanpa kritik. Sistem politiknya memiliki banyak persoalan yang juga diperdebatkan dunia.
Namun dalam satu hal, mereka memperlihatkan bahwa negara Muslim masih bisa melahirkan elite politik yang kuat secara akademik dan intelektual. Dan itu adalah pelajaran penting.
Mungkin inilah yang perlahan hilang dari sebagian dunia Islam hari ini yaitu tradisi menghormati ilmu sebagai syarat kepemimpinan.
Jika umat Islam Indonesia ingin kembali melahirkan peradaban yang kuat, maka kita harus mulai mengubah cara memandang pemimpin.
Pemimpin bukan sekadar orang yang pandai berkampanye, tetapi orang yang memiliki keluasan ilmu, kedalaman moral, dan keberanian berpihak kepada kepentingan rakyat.
Sebab pada akhirnya, bangsa yang dipimpin oleh orang-orang berilmu akan memiliki arah.
Sementara bangsa yang dipimpin oleh orang-orang yang hanya mengejar kekuasaan akan terus terjebak dalam lingkaran kerakusan dan kemunduran. *
Penulis adalah petani pisang
