Diberhentikan DKPP, Dua Mantan Ketua Bawaslu tak Berkomentar

Ruslan Husen dan Bece Abd. Junaid

LUWUK, Luwuktimes.id— Keputusan tegas diambil Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI. Empat komisioner Bawaslu Kabupaten Banggai dan satu komisioner Bawaslu Provinsi Sulteng, dijatuhkan hukuman pemberhentian tetap.

Dua dari lima personil pengawas pemilu itu sebelumnya adalah Ketua Bawaslu, yakni Ruslan Husen mantan Ketua Bawaslu Provinsi Sulteng dan Bece Abd. Junaid mantan Ketua Bawaslu Kabupaten Banggai.

Terhadap keputusan Majelis Hakim DKPP RI itu, keduanya memilih tidak berkomentar. Baik Ruslan maupun Bece tidak memberi jawaban atas pertanyaan wartawan terkait tanggapan atas keputusan itu, Rabu (04/11).

Baca Juga:  Survei 45 Persen, LARRA Klaim Kemenangan WINSTAR sudah di Genggaman

Sebelumnya, DKPP RI menjatuhkan hukuman pemberhentian tetap terhadap 4 komisioner Bawaslu Banggai, yakni Bece Abd Junaid, Muh Adamsyah Usman, Marwan Muid dan Nurjana Ahmad. Sanksi serupa juga diberikan kepada komisioner Bawaslu Sulteng yakni Ruslan Husen.

Baca juga: Kursi PAW Komisioner Bawaslu Banggai Kosong, Mengapa?

Sanksi pemberhentian tetap dijatuhkan DKPP RI terhadap kelima penyelenggara Pemilu itu atas aduan dari bakal calon bupati Banggai H Herwin Yatim, pasca putusan rekomendasi pelanggaran administrasi yang mengakibatkan penerbitan putusan TMS KPU terhadap paslon WinStar.

Bacaan Lainnya
Baca Juga:  Tim Koalisi AT-FM Jenguk Imam Masjid yang Sedang Sakit

Oleh majelis hakim DKPP RI yang membacakan putusan perkara 109-PKE-DKPP/IX/2020, Rabu (4/11), yakni ketua Dr H Alfitra Salam APU, anggota Dr Ida Budhiarti SH MH, Didik Supriyanto S.IP M.IP, dan Prof Dr Teguh Prasetyo SH M.Si, teradu 1 hingga 4 (ketua dan 3 anggota Bawaslu Banggai) serta teradu 6 (anggota Bawaslu Sulteng) terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman penyelenggara Pemilu.

Baca Juga:  Edi Sutrisno, Alumni SMAN 1 Luwuk Siap Jadi Bupati Banggai

Dalam membacakan putusan, majelis hakim juga menilai apa yang dilakukan teradu 1 hingga 4, serta teradu 6, merupakan bentuk pembangkangan terhadap lembaga Bawaslu. Yang telah melalukan monitoring dan supervisi agar putusan Bawaslu Banggai menolak upaya gugatan sengketa pengadu, dapat diperbaiki karena tidak sesuai ketentuan dan mekanisme.

Putusan pemberhentian tetap terhadap 4 anggota komisioner Bawaslu Banggai dan 1 komisioner Bawaslu Sulteng itu, berlaku mulai putusan dibacakan dan diberi waktu 7 hari sejak pembacaan, untuk dilaksanakan oleh Bawaslu Sulteng. *

(yan)

Pos terkait