LUWUK TIMES – Wakil Ketua OKK DPD II Partai Golkar Banggai yang juga Ketua DPRD Banggai, H. Saripudin Tjatjo, menegaskan seluruh anggota Fraksi Partai Golkar wajib menghadiri setiap agenda rapat partai.
Pernyataan itu disampaikan Saripudin kepada Luwuk Times, Selasa (26/05/2026), bertempat Sekretariat DPD II Partai Golkar Banggai, menyikapi ketidakhadiran tiga dari 11 personel Fraksi Golkar dalam rapat persiapan pelantikan 24 Pengurus Kecamatan (PK) se-Kabupaten Banggai.
Menurut Saripudin, kehadiran anggota fraksi sangat penting karena rapat tersebut berkaitan langsung dengan agenda konsolidasi partai menghadapi Musyawarah Kecamatan (Muscam) tahun 2026.
“DPD I Partai Golkar Sulteng sudah menyampaikan batas waktu pelantikan pengurus kecamatan sampai 30 Juni 2026. Setelah itu tidak ada lagi pelantikan PK karena tahapan ini erat kaitannya dengan persiapan menghadapi Pemilu Legislatif 2029,” tegasnya.
Saripudin mengaku dirinya bersama Sekretaris DPD II Golkar Banggai telah meminta seluruh anggota fraksi untuk tidak meninggalkan daerah demi mengikuti rapat partai tersebut.
Namun, tiga anggota fraksi dilaporkan tidak hadir, masing-masing Lisa Sundari yang berada di Makassar, Panji Tamoreka di Jakarta, serta Su’dan Latjeno yang sedang sakit dan berada di Kota Palu.
Meski demikian, Saripudin menyebut koordinasi pelantikan PK di wilayah Bunta dan Luwuk Raya masih dapat berjalan.
“Untuk Bunta tidak ada masalah. Karena tetap dihandel Su’dan sebagai koordinator. Begitu juga Panji untuk Luwuk dan Luwuk Timur masih bisa mengkoordinir pelantikan,” katanya.
Ketidakhadiran Lisa Sundari
Saripudin justru menyoroti ketidakhadiran Lisa Sundari yang dinilai tidak menyiapkan pengganti untuk mengkoordinir pelantikan PK Bualemo.
“Seharusnya sekalipun berangkat, harus ada perwakilan atau orang yang bertanggung jawab. Karena itu tugas Lisa akhirnya diambil alih oleh Indri Azis dan Ramli Mbani,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa Lisa sempat meminta izin kepada Irwanto Kulap di Komisi II DPRD Banggai untuk berangkat ke Makassar dalam rangka Lebaran. Namun tidak menjelaskan sampai kapan berada di luar daerah.
“Karena tidak ada kepastian, maka keputusan rapat mengambil alih tugas Lisa,” jelasnya.
Saripudin kembali menegaskan bahwa dalam AD/ART Partai Golkar, seluruh kader yang duduk sebagai anggota DPRD wajib mengutamakan kepentingan partai dibanding agenda pribadi.
“Dalam AD/ART Golkar jelas, setiap agenda partai harus diutamakan. Tidak bisa kita tinggalkan partai. Apalagi ini agenda penting konsolidasi hingga tingkat DPD I Golkar Sulteng,” tandasnya. *
Sofyan Labolo



