Fenomena hari ini, meski konteksnya berbeda, mengandung pola yang mirip.
Ketika kesenjangan sosial-ekonomi makin lebar, ketika korupsi elite makin vulgar, dan ketika kebijakan publik dirasa semakin menjauh dari kepentingan rakyat, maka legitimasi politik pemerintah akan terkikis.
Turunnya massa ke jalan adalah indikator delegitimasi itu. Ia adalah alarm keras bahwa kontrak sosial antara rakyat dan negara tengah rapuh.
Bagi kekuasaan, pilihan responsnya menentukan masa depan. Represi hanya akan memperbesar ketidakpuasan dan memicu eskalasi.
Sementara dialog tulus, pengakuan atas kesalahan, serta koreksi kebijakan bisa menjadi jalan meredam.
Namun, realitas politik sering kali menunjukkan kecenderungan penguasa untuk menunda, menghindar, atau menutup mata. Padahal, sejarah memberi pelajaran tegas: ketika jalanan sudah bicara, kekuasaan tak punya banyak waktu.
Dengan demikian, demonstrasi besar-besaran yang kita saksikan hari ini adalah bukan hanya peristiwa sosial, tetapi juga peringatan politik.
Ia menandakan pergeseran arena kontestasi dari institusi formal menuju ruang publik.
Dan ketika ruang publik itu dikuasai oleh rakyat yang kehilangan kesabaran, kekuasaan mau tidak mau harus menimbang ulang pijakannya.
Karena sekali jalanan menggugat, kekuasaan akan terus terdesak, bahkan berisiko runtuh jika gagal menjawab.
Kini, dua dekade lebih setelah reformasi, jalanan kembali menggeliat.
Apa yang salah? Apakah demokrasi kita gagal memberi ruang yang sehat untuk menyalurkan aspirasi?
Ataukah pemerintah terlalu lamban dalam merespons perubahan sosial-ekonomi yang bergerak cepat?
Demo besar yang terjadi bukan hanya tentang isu tunggal—entah itu harga kebutuhan pokok, kebijakan fiskal, atau skandal politik.
Ia mencerminkan krisis kepercayaan. Jalanan adalah cermin bahwa rakyat merasa suara mereka dikhianati, atau setidaknya, tidak diprioritaskan.
Pemerintah, siapa pun yang berkuasa, selalu terikat janji.
Janji-janji itu diikrarkan saat kampanye, diulang saat pidato kenegaraan, dan disebar dalam berbagai narasi pembangunan. Namun, janji tidak pernah cukup tanpa bukti.
Dalam situasi saat ini, pemerintah jelas menghadapi keterbatasan.
Anggaran negara tersedot ke berbagai pos, utang menumpuk, dan daya beli rakyat melemah.
Di saat bersamaan, korupsi masih merajalela, elit politik sibuk berebut kekuasaan, sementara rakyat diminta bersabar.
