LUWUK, Luwuktimes.id – Jika sebelumnya lima dari tujuh fraksi di DPRD Banggai menolak undang-undang omnibus law, kali ini ketambahan satu lagi fraksi.
Mewakili Fraksi PKS, Mursidin menyatakan dukungan terhadap aspirasi yang disampaikan para mahasiswa yang menggelar aksi demo lanjutan di kantor DPRD Banggai, Kamis (08/10/2020).
Dengan demikian, satu-satu fraksi yang belum punya sikap atas polemik nasional adalah Fraksi Partai Golkar.
“Fraksi PKS menolak undang-undang omnibus law, mulai dari DPR sampai di daerah. Hari ini atas nama Fraksi PKS DPRD Banggai saya mendukung apa yang menjadi aspirasi teman-teman mahasiswa,” kata Mursidin setengah berteriak.
Terkait desakan pendemo dari berbagai elemen mahasiswa bahwa harus ada sikap tertulis dari fraksi juga diaminkan Mursidin. “Iya kami akan bikin surat tertulis,” kata dia.
Pada kesempatan itu, Mursidin menyarankan agar dalam menyusun naskah rekomendasi penolakan undang-undang omnibus law selain fraksi juga melibatkan mahasiswa.
“Saran saya dalam merumuskan rekomendasi bersama dengan perwakilan mahasiswa,” kata Mursidin.
Ketua DPRD Banggai, Suprapto merespon saran yang disampaikan Mursidin terkait melibatkan mahasiswa dalam merumuskan rekomendasi DPRD Banggai.
“Saya minta ada 10 perwakilan mahasiswa untuk bersama-sama kami merumuskan rekomendasi DPRD Banggai untuk selanjutnya diteruskan ke DPR RI,” kata politisi PDIP ini.
Hanya sinyal pertemuan bersama 10 perwakilan itu tidak diamini para pendemo. Melalui oratornya meminta agar semua pendemo masuk di kantor DPRD Banggai.
“Itu rumah kami (kantor DPRD). Dan kami punya hak masuk ke dalamnya,” teriak salah seorang orator.
Bahkan pendemo menjamin tidak akan ada aksi anarkis ketika ratusan pendemo masuk di halaman kantor DPRD.
“Kami jamin tidak ada anarkis. Kami bertanggungjawab. Nama saya mukzizat. Saya yang bertanggungjawab. Kalau ada apa-apa tangkap saya,” ucap orator. *
(yan)
