LUWUK TIMES – Pasca Moh. Chair Amir mangkat, Baharudin Amir mendapat legitimasi sebagai Pelaksana Tugas Kerajaan. Bahkan oleh Basalo Liang menetapkannya sebagai pengganti sah Tumundo Banggai.
Namun keputusan itu tidak serta merta mendapat respons. Pasalnya, empat Basalo secara tegas menolak klaim penunjukan Bahrudin Amir sebagai pelaksana Tomundo.
Bertempat Keraton Kerajaan Banggai Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut (Balut), Sabtu (18/10/2025) Basalo Sangkap menggelar rapat.
Mereka terdiri dari Basalo Kokini, Basalo Babulau, Basalo Katapean dan Basalo Singgolok. Selain menggelar musyawarah dan press release sekaligus sesi tanya jawab dengan media.
Keempat Basalo Sangkap menggelar rapat dalam salah satu ruangan Gedung Keraton Banggai. Tempat itu juga digunakan untuk menerima telur Maleo dalam ritual Malabot Tumbe.
Setelah musyawarah selesai, Basalo Kokini Djasman Palanakan membacakan rilis media.
Intinya menyatakan bahwa klaim penunjukkan Bahrudin Amir melanggar hukum adat Kerajaan Banggai yang selama ini berlaku turun temurun.
“Seorang Tomundo harus diangkat dalam sebuah musyawarah yang kita namakan SEBA oleh keempat Basalo Sangkap,” kata Basalo Kokini, Djasman Palanakan.
Ia juga menegaskan, Tomundo yang sah adalah Fikram. Ia terangkat Basalo Sangkap pada 2010, pasca meninggalnya Tomundo Iskandar Zaman.
Soal Basalo Liang yang mendaulat Baharudin Amir sebagai Pelaksana Tugas Kerajaan juga mendapat sanggahan Basalo Kokini.
Katanya, keempat Basalo menegaskan, Basalo Liang tidak punya kapasitas dan wewenang untuk mengangkat Tomundo.
Karena statusnya hanya sebatas Basalo Binsilo, yang berbeda statusnya dengan empat Basalo Sangkap.
“Ini tanpa bermaksud untuk merendahkan wilayah lain. Itu karena status istimewa empat Basalo merupakan sistem yang berlaku turun temurun sejak berdirinya Kerajaan Banggai oleh Adi Cokro,” tegas Basalo Kokini. *
