LUWUK— Pendapatan asli daerah (PAD) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Banggai yang bersumber dari tempat pelelangan ikan (TPI) belum punya progres.
Bahkan terungkap dalam rapat evaluasi PAD yang dilaksanakan Komisi 3 DPRD Banggai, Rabu (25/05/2022) organisasi perangkat daerah (OPD) yang digawangi Benyamin Pongdatu ini PAD bersumber dari TPI masih nol rupiah.
Hal itu sebagaimana disampaikan Sekretaris Dinas (Sekdis) Banggai Sri Kondolele pada rapat evaluasi PAD yang dipimpin Ketua Komisi 3 DPRD Banggai I Putu Gumi.
“PAD kita dari TPI nol rupiah,” kata Sri.
Sekdis DKP Banggai ini mengaku bahwa potensi PAD cukup besar. Akan tetapi kini bukan lagi kewenangan kabupaten, melainkan provinsi.
“Ini bukan curhat, tapi realita. Potensi kita besar. Tapi kita tidak bisa pungut, karena bukan kewenangan. Yang bisa kita pungut saat pembongkaran. Itu nelayan bongkarnya di rumah. Dan itu hanya kerelaan mereka,” kata Sri.
Terkait PAD yang bersumber dari TPI yang sama sekali tidak punya progres juga mendapat penjelasannya.
TPI Rusak Parah
Sebanyak enam TPI se Kabupaten Banggai yang tidak berfungsi. Itu karena bangunnya sudah mengalami kerusakan parah.
Dihadapan personil Komisi 3, Sekdis DKP Banggai merincikannya.
“TPI rata rata rusak berat. Mulai dari TPI Luwuk yang juga tidak punya dermaga, TPI Bualemo, Poh, Tou dan Kayutanyo serta TPI Balantak Utara,” ucap dia.
Sekdis juga mengaku bahwa target PAD Rp 1,4 miliar untuk tahun 2022 ini, tidak menggambarkan potensi. Meski begitu OPD nya tidak bisa mengelak ketika angka itu sudah ditetapkan sebagai target PAD.
“Target PAD kita Rp 1,3 miliar. Itu tidak menggambarkan potensi. Kita tidak bisa mengelak. Dan harus menerima. Yah, 20 persen capai itu sudah alhamdulillah,” ucapnya.
Realisasi PAD DKP Banggai hingga bulan April 2022 sangat miris. Dari target Rp 1,3 miliar, OPD itu baru merealisasikan 1,2 persen.
Tanggapan DPRD
Sejumlah anggota DPRD Banggai pun memberi tanggapan atas pencapaian yang sangat tidak maksimal itu.
Syafruddin Husain menilai ini tentu saja ada yang harus diperbaiki. Apakah sumber daya manusia (SDM), regulasi atau salah dalam menerapkan besaran target.
Pasalnya sambung Ketua DPC PKB Kabupaten Banggai ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Banggai setiap tahun tidak mampu merealisasikan target PAD nya.
Ia setuju jika PAD targetnya tinggi. Akan tetapi perlu ada kajian mendasar dalam mencermati potensi yang ada.
Anggota Komisi 3 Nasir Himran turut menyesalkan kondisi itu. Padahal kata dia, tidak sedikit potensi yang bisa tergarap dalam menopang sumber pendapatan.
Discussion about this post