Reporter Sofyan Labolo
LUWUK— Pasca banjir pada sejumlah desa di Kecamatan Luwuk Timur dan Bunta Kabupaten Banggai, Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air (Cikasda) Provinsi Sulteng akan turun survei. Agendanya terkait normalisasi sungai.
“Dinas Cikasda Sulteng akan meninjau lima titik di Kabupaten Banggai pasca banjir,” kata Ketua Komisi 2 DPRD Banggai, Sukri Djalumang kepada Luwuk Times, bertempat ruang Fraksi Partai NasDem DPRD Banggai, Rabu (14/09/2022).
Sebelumnya, Komisi 2 DPRD Banggai melaksanakan kunjungan kerja (kunker) pada Dinas Cikasda Sulteng. Kunker itu sebagai tindak lanjut dari hasil turun lapangan pada lima desa yang mengalami musibah banjir.
Kelima desa itu yakni Indang Sari dan Pohi Kecamatan Luwuk Timur serta desa Huhak, Tuntung dan Pongian Kecamatan Bunta.
Hasil kunjungan itu terungkap bahwa salah satu penyebab banjir adalah telah terjadinya pendangkalan sungai. Sehingga perlu adanya normalisasi.
Survei
Kunker Komisi 2 DPRD Banggai ke Dinas Cikasda Sulteng membuahkan hasil. OPD teknis yang kini dikepalai Ruli Djanggola itu merespon usulan normalisasi sungai.
“Alhamdulillah pak Kadis Ruli Djanggola merespon usulan kami. Bahkan mereka akan turun survei terkait normalisasi sungai,” ucap Sukri.
Untuk penganggaran normalisasi sungai yang merupakan kewenangan dari Pemprov Sulteng, tidak menutup kemungkinan lewat APBD Perubahan 2022. Atau alternatif lainnya adalah pada penetapan APBD Pemprov Sulteng 2023.
“Hasil dari survei Dinas Cikasda Sulteng itulah akan tergambarkan berapa pagu anggarannya,” kata politisi Partai NasDem Banggai ini.
Uci-sapaan Sukri Djalumang juga menginformasikan, rencananya Kamis (15/09/2022) pukul 09.00 wita, komisinya akan melaksanakan rapat kerja (raker), dengan melibatkan sejumlah OPD lingkup Pemda Banggai.
Dalam raker akan membahas terkait perbaikan infrastruktur pasca musibah banjir.
“Infrastrukturnya meliputi rumah, jembatan termasuk dokumen kependudukan warga yang terdampak banjir,” jelasnya.
Dalam raker itu sejumlah pihak akan hadir. Yakni Dinas PUPR, Disperkimtan, Dinsos, BPBD, Dinas Kependudukan serta Asisten Pembangunan dan Ekonomi.
Selain itu Camat Luwuk Timur dan Camat Bunta serta lima kepala desa. Termasuk sejumlah perusahaan tambang dan pengelola kayu. *
