DKISP Kabupaten Banggai

Banggai

Sudah Berusia 8 Tahun, Bappeda Litbang Saatnya Ganti Gorden Sepuluh Ruangan

315
×

Sudah Berusia 8 Tahun, Bappeda Litbang Saatnya Ganti Gorden Sepuluh Ruangan

Sebarkan artikel ini
Abdullah Djaafar S.Sos., M.E., - Sekretaris Bappeda Litbang Kabupaten Banggai

Luwuk Times – Bappeda Litbang Kabupaten Banggai, memiliki alasan yang tak kalah penting atas penganggaran pengadaan Gorden dan Souvenir senilai Rp. 176 juta.

Ditemui Luwuk Times, Jumat (24/02/2023), Sekretaris Bappeda Litbang Banggai Abdullah Djaafar S.Sos., M.E., menyebutkan pengadaan Gorden tersebut dimaksudkan untuk mengganti keseluruhan gorden lama yang penggunaannya hampir 1 dekade.

“Sudah 8 tahun, sebagian sudah rusak. Terakhir kami ganti tahun 2016. Ini untuk menjaga kondisi kenyamanan ruang kerja, apalagi Bappeda kerap dikunjungi tamu dari luar daerah,” ungkapnya.

Dia menyebutkan, sebanyak 10 ruangan akan mendapatkan penggantian gorden.

Baca:  Anggaran Gorden Bappeda Banggai Setara Harga Rumah Bersubsidi

“Ada 8 ruangan bidang, ditambah ruangan Pak Kaban, ruang Sekban, dan ruangan OGP,” ucapnya.

Abdullah Djaafar juga menjelaskan terkait pengadaan Souvenir dan Cenderamata.

“Karena kami disini selalu ada kunjungan dari daerah lain, untuk tujuan studi banding SAKIP A, Stunting, dan Inovasi Daerah harus menyiapkan Souvenir. Ada juga seperti goodibag yang dipersiapkan untuk hari-hari besar nasional dan ulang tahun kabupaten,” tambahnya.

Terkait anggaran makan minum dan sewa gedung dengan anggaran Rp. 774 juta lebih Tahun 2022, kata dia, terjadi peningkatan anggaran, karena di Tahun 2022 dilaksanakan FORKKOM Bappeda se-Sulawesi Tengah di Kabupaten Banggai.

Baca:  56 Instansi Pemda Banggai Ikut Sosialisasi Aplikasi Siap Connect BPK RI di Luwuk

“Ada 350 peserta selama 5 hari untuk makan minumnya. Anggaran itu juga dipergunakan Bappeda juga untuk pelaksanaan RKPD, Musrenbang, Inovasi, dan kegiatan rapat koordinasi perencanaan daerah lainnya,” pungkasnya.

Dilaksanakannya Forkkom Bappeda se Sulteng ke XIX, untuk berbagi pemahaman antar 13 kabupaten/kota terkait dengan mekanisme pelaksanaan perencanaan.

“Output dari pelaksanaan ini akan dijadikan rekomendasi pada saat pelaksanaan Musrenbang di tingkat provinsi jadi kalau skala prioritas apa saja yang dihasilkan dalam Forkkom, bisa terlaksana dengan baik,” pungkasnya. *

error: Content is protected !!