Luwuk Times, Luwuk — Keterangan mengejutkan datang dari Sekdis Kesehatan sekaligus mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai, Nurmasita Datu Adam.
Saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi I DPRD Banggai, Senin (7/9/2026), Nurmasita dengan nada emosional membantah keras tuduhan adanya pemotongan dana puskesmas yang mengalir ke Dinas Kesehatan.
Dengan tegas, ia mengklarifikasi isu liar yang beredar dan membeberkan sejumlah poin penting.
Ia membantah ada pemotongan uang Puskesmas. Nurmasita menegaskan bahwa pihak dinas tidak pernah memotong hak para tenaga kesehatan maupun anggaran puskesmas.
“Saya menyampaikan ke Ibu Ketua Komisi I, satu sen pun kami tidak pernah memotong uang Puskesmas. Saya bisa mempertanggungjawabkan kalau memang ada hal-hal masalah keuangan yang menyangkut hak dari teman-teman puskesmas ini dipotong,” tegasnya.
Terkait pemotongan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) untuk tenaga dokter, ia menjelaskan bahwa hal tersebut murni merupakan kewajiban pph 21 sebesar 5 persen yang diatur secara resmi.
Nurmasita tidak bisa menyembunyikan rasa sedihnya saat mendengar kabar bahwa citra puskesmas dan Dinas Kesehatan dinilai buruk oleh masyarakat akibat isu ini.
Ia juga menepis tuduhan bahwa dirinya atau pimpinan lama melakukan intimidasi terhadap para Kepala Puskesmas agar bungkam.
“Saya sebenarnya sedih, saya menangis disampaikan yang seperti itu. Apalagi tadi pagi disampaikan bahwa ada Kepala Dinas lama yang mengintimidasi Kepala Puskesmas agar jangan menyampaikan. Di masa Dokter Wayan, tidak ada hal-hal seperti itu,” ungkapnya.
Ia membeberkan bahwa pada akhir 2024, pihak dinas sempat memanggil seluruh Kepala Puskesmas untuk mengklarifikasi isu serupa.
Saat itu, diakui memang ada pemotongan internal di tingkat puskesmas dengan alasan menutupi operasional kegiatan yang tidak memiliki anggaran, meski nilainya tidak sebesar yang diberitakan.
Oleh karena itu, Nurmasita meminta seluruh Kepala Puskesmas memanfaatkan forum RDP ini untuk terbuka dan mengembalikan nama baik instansi.
“Buka saja semuanya, kalau ada pemotongan yang dikasih ke Dinas Kesehatan atau ke individu tertentu, sampaikan saja individunya siapa! Forum RDP ini sangat berguna untuk menyampaikan secara jujur,” pintanya.
Nurmasita juga menekankan bahwa anggaran operasional seperti listrik hingga Wi-Fi sebenarnya sudah dialokasikan oleh dinas.
Terkait penguatan tata kelola, ia menyebutkan bahwa pada Perbup 2026 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pos anggaran dan hak operasional bagi para Kepala Puskesmas sudah dituangkan secara rinci dan jelas. *
Reporter Sofyan Labolo
