LUWUK TIMES, Banggai – Sebuah gagasan besar dan visioner dilontarkan oleh Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Tengah, Beniyanto Tamoreka.
Di saat Pemerintah Pusat masih sibuk memformalisasikan program “Indonesia Satu Data”, Beniyanto ternyata sudah selangkah lebih maju dengan merancang konsep “Banggai Satu Data”.
Meski konsep matang ini sudah siap, ia mengakui bahwa ini adalah satu-satunya visi-misi krusial miliknya yang hingga kini masih menanti momentum untuk direalisasikan sepenuhnya di lapangan.
Hal itu diungkapkan Beniyanto saat bertandang ke Luwuk, Kabupaten Banggai pada Selasa (07/07/2026).
Kepada Luwuk Times, Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Banggai ini menegaskan bahwa dirinya telah merampungkan kajian komprehensif mengenai Banggai Satu Data.
Formula 3 Pilar Sederhana tapi Akurat
Berbeda dengan sistem birokrasi data yang biasanya rumit dan berbelit-belit, Beniyanto menawarkan formula yang sangat praktis dan taktis.
Menurutnya, fondasi kemajuan daerah hanya butuh integrasi dari tiga pilar data utama:
Sumber Daya Manusia (SDM). Diperbarui (update) secara berkala setiap 3 bulan sekali.
Sumber Daya Alam (SDA). Diperbarui setiap 1 tahun sekali.
Infrastruktur. Diperbarui setiap 1 tahun sekali.
“SDM kita bisa update setiap 3 bulan. Sedangkan SDA dan infrastruktur bisa update setiap tahun,” ujar Beniyanto memaparkan skema kerja konsepnya.
Mengunci Celah, Selamat Tinggal Subsidi Salah Sasaran
Dampak paling instan dan krusial dari penerapan Banggai Satu Data ini berada pada sektor keadilan sosial, khususnya penyaluran subsidi.
Beniyanto menjamin, jika sistem ini berjalan, fenomena klasik “subsidi nyasar” atau warga miskin yang terlewatkan tidak akan terjadi lagi di Kabupaten Banggai.
“Dengan Banggai Satu Data, tidak akan ada lagi program subsidi pemerintah yang salah sasaran. Tidak ada lagi warga penerima manfaat subsidi yang terlewatkan,” tegas Beniyanto dengan nada optimis.
Berdayakan Aparat Desa, Lahirkan Profil Visual Daerah
Menariknya, implementasi ide brilian ini tidak perlu merekrut konsultan mahal dari luar.
Beniyanto ingin memaksimalkan potensi lokal dengan menggerakkan aparat desa sebagai ujung tombak pendataan di lapangan.
Nantinya, setiap data yang masuk dari tingkat RT dan RW akan dikonsolidasikan oleh perangkat desa guna melahirkan Profil Desa.
Kumpulan Profil Desa ini otomatis akan membentuk Profil Kecamatan, hingga bermuara menjadi Profil Kabupaten.
Hebatnya lagi, profil-profil ini tidak akan berakhir menjadi tumpukan kertas laporan di atas meja kerja, melainkan akan divisualisasikan secara digital.
“Kita punya perangkat desa yang bisa mendata warga. Hasilnya, setiap desa ada profil yang divisualkan. Dengan profil yang jelas dan visual ini, setiap program pembangunan daerah dipastikan akan langsung tepat sasaran,” pungkasnya.
Langkah maju Beniyanto Tamoreka ini menjadi bukti nyata bahwa inovasi kebijakan publik tidak harus selalu menunggu komando dari pusat.
Pertanyaannya kini, kapankah Kabupaten Banggai siap mengesekusi ide emas terobosan ini?. *
Sofyan Labolo
