LUWUK TIMES, Bandung – Bupati Banggai, Ir. H. Amirudin, S.P., M.P., M.M., menghadiri Rapat Koordinasi Rekonsiliasi Data Realisasi Lifting Minyak dan Gas Bumi (Migas) Triwulan I Tahun 2026 yang digelar di Hotel Aston Pasteur, Bandung, Jumat (5/6/2026).
Kehadiran Bupati Amirudin dalam forum strategis yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM RI tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Banggai dalam mengawal kepentingan daerah penghasil migas, khususnya terkait perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas.
Dalam kegiatan itu, Bupati Amirudin didampingi Kepala Sub Bidang Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah Bapenda Kabupaten Banggai, Moh. Randhy AS, S.Sos.
Turut hadir pula Sekretaris Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Dra. Novalina, M.M., serta Kepala Bapenda Provinsi Sulawesi Tengah Andi Irman, S.STP., M.M.
Rakor tersebut melibatkan seluruh unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah penghasil migas, SKK Migas, serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
Pertemuan ini menjadi agenda penting untuk menyamakan data dan memastikan akurasi realisasi lifting minyak dan gas bumi yang menjadi dasar perhitungan penerimaan negara maupun daerah.
Melalui rekonsiliasi data ini, pemerintah berupaya memastikan kesesuaian volume minyak dan gas yang terjual pada titik penyerahan antara pemerintah, SKK Migas, dan KKKS.
Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam perhitungan DBH Migas bagi daerah penghasil.
Sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi sektor migas cukup besar, Kabupaten Banggai berkepentingan untuk memastikan seluruh data produksi dan penjualan migas tercatat secara akurat.
Dengan demikian, hak daerah terhadap pendapatan dari sektor migas dapat dihitung secara tepat dan optimal.
Rapat koordinasi ini juga menjadi forum penting dalam mendorong peningkatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus mendukung pembangunan daerah melalui pemanfaatan Dana Bagi Hasil Migas yang lebih akuntabel dan berkeadilan. *
Sofyan Labolo
