Bobot pekerjaan yang telah ditoreh per-akhir Agustus 2026 menyentuh 12,75 persen, deviasi positif.
Sementara serapan anggarannya, berupa pemberian uang muka yang besaranya Rp.3.238.653.038 dari nilai kontrak atau 11,25 persen.
Masih menurut Saiful Anwar, ST, pelaksana pekerjaan proyek ini harus mempunyai kemampuan teknik dan dukungan finansial yang kuat.
Pasalnya, rekanan diwajibkan pada akhir Desember 2026 progres pekerjaan harus capai 50 persen dari kontrak.
Setelah pemberian uang muka tidak ada lagi penarikan termin yang bisa dilakukan kontraktor. Capaian target 50 persen di akhir Desember baru akan dibayarkan pada awal tahun 2027.
Disinggung soal pemberian uang muka yang tidak seragam karena ada yang dapat 15 persen tetapi ada yang cuma 11 persen? Itu terjadi karena ketersediaan dana penganggaran, terang Saiful Anwar.
Sang PPK optimis pekerjaan jembatan di Banggai Laut, dapat diselesaikan sesuai schedule dan kualitas yang baik.
Dikonfirmasi secara terpisah Direktur PT Mitra Sejahtera Mulia, Surya Nuralim menjelaskan, untuk kelancaran kegiatan pekerjaan jembatan, sebagai rekanan kami telah diberi uang muka 11 persen dari nilai kontrak Rp.3.238.653.038.
Jika ditanya bobot pekerjaan yang telah dicapai, Surya mengaku belum menghitung secara persis. Tetapi taksirannya sudah melebihi anggaran yang diterima dari uang muka.
Soal target yang dipatok Dinas Bina Marga Sulteng, akhir Desember 2026 progres harus mencapai 50 persen? Surya Nuralim optimis target itu dapat dipenuhi.
Sejauh ini pekerjaan yang dilaksanakan membangun jembatan Lompio, Balut, berjalan lancar dan aman.
“Meski pada awalnya ada sedikit kendala, terkait pembebasan lahan. Setelah pemerintah kabupaten (pemkab) Banggai Laut, turun tangan persoalan itu klir dan selesai,” terang Surya Nuralim.
Untuk pekerjaan teknis tidak ada masalah. Ditambah dukungan pemerintah daerah Balut, dan masyarakat.
Surya makin optimis semua yang jadi tanggungjawabnya akan berjalan lancar, selesai tepat waktu, dengan kualitas yang baik.
Pekan laku pembangunan jembatan Lompio kabupaten Banggai Kepulauan yang didanai APBD I Sulteng, sempat dikukungi komisi III DPRD Sulteng yang membidangi pembangunan, infrastruktur, perhubungan, pembangunan dan lingkungan hidup dipimpin ketua komisip III Dandy Adhi Prabowo bersama bupati Bangkep laut Sofyan Kaepa. *
Reporter Setiyo Utomo
