Oleh: Maharifka Rizky Humaerah
DALAM dinamika ketatanegaraan Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) memiliki posisi penting sebagai lembaga yang berfungsi menjaga arah perjalanan bangsa sesuai dengan konstitusi.
Salah satu instrumen yang digunakan MPR RI dalam menjalankan fungsi tersebut adalah Komisi Kajian Ketatanegaraan, sebuah forum akademik dan politik yang bertugas melakukan telaah, penelitian, serta perumusan rekomendasi strategis mengenai berbagai persoalan ketatanegaraan.
Di tengah komposisi keanggotaan komisi kajian Ketatanegaraan MPR RI yang terdiri dari beragam latar belakang, hadir sosok Nurmawati Dewi Bantilan (NDB), seorang perempuan politisi yang tidak hanya membawa aspirasi konstituennya, tetapi juga menunjukkan dedikasi nyata dalam memperkuat agenda ketatanegaraan.
Kiprahnya di Komisi Kajian Ketatanegaraan tidak hanya dipandang sebagai keterlibatan formal, melainkan juga sebagai sumbangsih intelektual, politik, dan kebangsaan yang penting dalam mengawal demokrasi Indonesia.
Nurmawati Dewi Bantilan , atau yang akrab dikenal dengan singkatan NDB, lahir dan tumbuh dalam keluarga besar, sang ayah Dr Drs Mohammad Maruf Bantilan, MM adalah Bupati Tolitoli dua periode dan mantan anggota DPR-RI.
Dan Ibunya Dr Ir Hj Nursidah Kasim Bantilan, MM adalah mantan Kadis Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah dan mantan kakanwil Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah di era Abdul Aziz Lamadjido dan HB Paliudju yang memiliki rekam jejak panjang dalam dunia pemerintahan, politik, dan sosial kemasyarakatan.
Sebagai seorang perempuan dengan latar belakang pendidikan tinggi dan pengalaman politik yang matang, ia menempatkan dirinya dalam arena politik nasional dengan visi jelas: menjadikan lembaga negara sebagai instrumen penguat demokrasi dan pelindung kepentingan rakyat.
Keterpilihannya menjadi anggota komisi kajian ketatanegaraan MPR RI memberikan ruang baginya untuk mengaktualisasikan gagasan dan komitmen tersebut. Penugasan di Komisi Kajian Ketatanegaraan menjadi titik strategis, sebab forum ini menuntut perpaduan antara kapasitas intelektual, kepekaan politik, dan kesetiaan pada konstitusi.
Seorang pakar politik akan memandang kiprah Nurmawati Dewi Bantilan (NDB) melalui kerangka teori representasi politik dan kelembagaan negara. Dalam perspektif Hanna Pitkin (1967), representasi politik bukan hanya soal keberadaan fisik seorang wakil rakyat di lembaga negara, tetapi juga sejauh mana ia mampu mengartikulasikan kepentingan, nilai, dan aspirasi masyarakat dalam forum pengambilan keputusan.
Fakta bahwa NDB lahir dari keluarga besar dengan rekam jejak panjang di bidang pemerintahan dan sosial kemasyarakatan memperkuat apa yang disebut modal politik (political capital) menurut Pierre Bourdieu. Modal ini memberi legitimasi sosial sekaligus jaringan kultural yang memungkinkan dirinya menavigasi arena politik dengan lebih efektif.
Selain itu, latar belakang pendidikan tinggi dan pengalaman politik matang menjadikan NDB masuk dalam kategori elite politik substantif, yakni mereka yang tidak sekadar hadir untuk simbol keterwakilan, tetapi juga memiliki kapasitas intelektual dan moral untuk memberikan kontribusi nyata.
Dalam hal ini, penugasan di Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI merupakan arena strategis yang sesuai dengan apa yang disebut oleh institutionalism theory sebagai “critical juncture,” di mana aktor-aktor kunci dapat memengaruhi arah perubahan kelembagaan.
Dalam konteks ini, NDB memainkan peran penting dengan tiga dimensi teoretik:
- Dimensi Intelektual – ia mengaktualisasikan kapasitas analisis dan pemikirannya untuk menilai arah perubahan konstitusi, konsisten dengan teori deliberatif Habermas yang menekankan pentingnya rasionalitas komunikasi dalam pengambilan keputusan politik.
- Dimensi Politik – ia menghadirkan kepekaan representasi daerah dan gender, sebuah fungsi yang sejalan dengan teori demokrasi partisipatif Pateman, yang menekankan keterlibatan kelompok marginal dalam forum utama politik.
- Dimensi Konstitusional – komitmennya terhadap UUD 1945 dan Pancasila menegaskan apa yang disebut constitutional patriotism (Habermas, 1996), yaitu kesetiaan pada prinsip dan nilai konstitusi sebagai fondasi keberlanjutan negara demokratis.
Dengan demikian, dari sudut pandang akademik, keterlibatan NDB di Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI dapat dipandang sebagai perwujudan aktor transformasional yang menggabungkan legitimasi sosial, kapasitas intelektual, serta komitmen konstitusional.
Ia tidak hanya menjalankan fungsi formal sebagai anggota lembaga negara, melainkan juga mengartikulasikan visi bahwa lembaga negara harus menjadi instrumen penguat demokrasi dan pelindung kepentingan rakyat.
Peran dan Kontribusi di Komisi Kajian Ketatanegaraan
Kontribusi NDB di Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI dapat ditelusuri melalui beberapa dimensi utama:
- Penguatan Wacana Konstitusional
NDB terlibat aktif dalam memperkaya diskursus mengenai arah perubahan konstitusi, termasuk isu-isu strategis seperti penguatan sistem presidensial, kedudukan lembaga negara, dan evaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Kehadirannya menegaskan pentingnya perspektif gender dan daerah dalam diskursus ketatanegaraan, sehingga pembahasan tidak hanya elitis dan sentralistik, tetapi juga inklusif.
- Menjembatani Aspirasi Daerah dan Nasional
Sebagai figur politik yang lahir dari daerah, NDB memahami betul betapa pentingnya memperjuangkan kepentingan daerah dalam kerangka nasional. Di Komisi Kajian Ketatanegaraan, ia berperan sebagai penghubung antara aspirasi masyarakat daerah—khususnya dari kawasan timur Indonesia—dengan kebijakan politik nasional. Pandangannya kerap menekankan bahwa ketatanegaraan tidak boleh hanya dipahami dari sudut Jakarta, tetapi juga harus mencerminkan denyut nadi masyarakat di pelosok.
- Penguatan Demokrasi Substantif
Dalam setiap forum kajian, NDB konsisten mendorong agar demokrasi Indonesia tidak berhenti pada prosedur elektoral semata, melainkan menyentuh aspek substantif: keadilan sosial, partisipasi rakyat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, gagasan-gagasannya tidak hanya berbicara soal kelembagaan, tetapi juga nilai-nilai moral dan etika politik.
- Perhatian terhadap Isu Perempuan dan Representasi Politik
Kehadiran NDB membawa warna tersendiri dalam memperjuangkan representasi perempuan di ruang ketatanegaraan. Ia menegaskan bahwa politik ketatanegaraan bukan hanya urusan regulasi dan kelembagaan, melainkan juga menyangkut bagaimana negara memberi ruang dan kesempatan setara bagi perempuan untuk berpartisipasi. Dalam hal ini, kontribusinya menjadi bukti nyata bahwa perempuan mampu berperan signifikan dalam isu-isu konstitusional dan kenegaraan.
Sumbangsih Strategis
Selain kontribusi praktis dalam forum-forum komisi, NDB juga memiliki sejumlah sumbangsih strategis yang patut dicatat:
- Menghidupkan Diskursus tentang Amandemen Konstitusi
NDB termasuk di antara anggota yang memberikan perhatian serius terhadap wacana amandemen UUD 1945. Ia mendorong agar amandemen dilakukan secara hati-hati, terukur, dan berorientasi pada kepentingan bangsa, bukan sekadar agenda politik sesaat.
- Mendorong Relevansi Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan
Ia aktif menegaskan pentingnya Pancasila tidak hanya sebagai ideologi, tetapi juga sebagai roh konstitusi. Dengan begitu, seluruh pembahasan ketatanegaraan selalu kembali pada nilai dasar bangsa.
- Membangun Jembatan Politik Lintas Fraksi dan Golongan
Dalam suasana politik yang kerap terpolarisasi, NDB memainkan peran sebagai figur perekat yang mampu menjembatani kepentingan lintas fraksi di MPR RI. Sumbangsih ini penting untuk memastikan rekomendasi Komisi Kajian Ketatanegaraan bersifat kolektif, bukan sektoral.
- Mengarusutamakan Kepentingan Daerah Terpencil
NDB menegaskan bahwa ketatanegaraan harus berpihak pada pembangunan inklusif. Dengan wawasannya tentang daerah terpencil, ia memperjuangkan agar konstitusi benar-benar menjadi payung keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang tinggal jauh dari pusat kekuasaan.
Tantangan yang Dihadapi
Kontribusi besar NDB tentu tidak lepas dari berbagai tantangan. Pertama, tantangan internal berupa minimnya pemahaman publik tentang peran MPR RI pasca-reformasi, sehingga kerap muncul pandangan skeptis terhadap lembaga ini.
Kedua, tantangan politik berupa tarik-menarik kepentingan partai yang dapat menghambat lahirnya gagasan ideal. Ketiga, tantangan struktural berupa kebutuhan untuk selalu menyeimbangkan antara kepentingan nasional dan aspirasi daerah.
Namun demikian, sosok NDB menunjukkan kapasitas untuk tetap konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat dengan pendekatan dialogis, argumentatif, dan inklusif.
Kontribusi dan sumbangsih Nurmawati Dewi Bantilan (NDB) dalam Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI memperlihatkan bahwa peran seorang anggota komisi kajian MPR tidak hanya diukur dari seberapa sering ia tampil di panggung politik, tetapi dari seberapa dalam gagasan dan advokasinya mampu memberi arah bagi bangsa.
Keterlibatannya menjadi bukti nyata bahwa perempuan Indonesia mampu memberi warna pada wacana ketatanegaraan yang sering dianggap kering dan elitis. Ia menjadikan forum tersebut tidak hanya ruang akademik, tetapi juga ruang perjuangan moral, sosial, dan kebangsaan.
Dengan demikian, sumbangsih NDB dapat dirangkum dalam tiga kata kunci: intelektualitas, keberpihakan, dan integritas. Melalui peran itu, ia telah menorehkan jejak penting dalam perjalanan MPR RI, khususnya dalam mengawal arah ketatanegaraan Indonesia di era reformasi saat ini dan kedepan. *
Penulis adalah Mahasiswi FH Universitas Trisakti Jakarta
