Oleh: Dr. Syarif Makmur, M.Si
LUWUK, ibu kota Kabupaten Banggai di Sulawesi Tengah, selama puluhan tahun dikenal sebagai “kota air”.
Julukan itu bukan tanpa alasan. Kekayaan sumber daya air Luwuk yang berasal dari pegunungan, mata air alami, dan sungai-sungai yang mengalir jernih menjadi simbol kemakmuran dan anugerah alam yang tak ternilai.
Namun, realitas saat ini berbalik seratus delapan puluh derajat. Kota yang dulunya berkelimpahan air justru kini berada di ambang krisis, bahkan disebut-sebut sebagai daerah dengan potensi revolusi kelangkaan air tertinggi di Indonesia.
Secara geografis dan ekohidrologis, Luwuk memiliki potensi air tanah dan permukaan yang sangat besar. Namun, ironi pun muncul ketika masyarakat di pusat kota dan beberapa wilayah sekitarnya justru mengalami kelangkaan air bersih.
Antrian air dari truk tangki, sumur-sumur yang mengering, hingga gangguan distribusi air PDAM sudah menjadi pemandangan sehari-hari. Paradigma “kota air” kini menjadi anomali.
Bukan karena air menghilang, tetapi karena tata kelola, eksploitasi sumber daya, dan ketidaksinkronan antara pertumbuhan kota dan kebijakan sumber daya air yang tidak berkelanjutan.
Kota yang semestinya menjadi model kedaulatan air justru berubah menjadi studi kasus kegagalan ekologis dan kelembagaan.
Dalam beberapa tahun terakhir, warga mulai mengeluhkan berkurangnya debit air di beberapa mata air utama, terutama pada musim kemarau.
Sistem distribusi air bersih pun sering tidak optimal. Banyak permukiman, khususnya di daerah perbukitan dan pesisir yang jauh dari pusat kota, mengalami kesulitan mendapatkan air bersih secara rutin.
Sebagian besar dari mereka bahkan harus membeli air dari mobil tangki swasta dengan harga yang tidak murah.
Tak hanya itu, pembangunan yang masif tanpa perencanaan ekologis turut memperburuk kondisi ini.
Alih fungsi lahan hutan menjadi permukiman, kebun, dan kawasan industri membuat daerah tangkapan air (catchment area) rusak. Tanpa kawasan resapan yang memadai, air hujan tidak lagi masuk ke tanah, tetapi langsung mengalir menjadi banjir permukaan dan cepat hilang ke laut.
Krisis air bukan lagi isu masa depan. Jika tidak ada langkah nyata dalam satu dekade ke depan, Luwuk yang dulu dikenal sebagai kota dengan limpahan air, bisa berubah menjadi kota yang kekeringan. Beberapa skenario yang mungkin terjadi antara lain:
1). Air bersih menjadi komoditas mahal, tidak semua warga bisa mengaksesnya dengan layak.
2). Pertanian lokal terancam, karena kekurangan air irigasi akan menurunkan produksi pangan.
3). Ketegangan sosial, akibat distribusi air yang tidak adil di antara kelompok masyarakat.
4). Kerusakan ekosistem, yang mempercepat siklus krisis ekologis dan bencana iklim lokal.
Solusi Harus Dimulai Sekarang
Pemerintah daerah tidak bisa menunggu hingga krisis mencapai puncaknya. Beberapa langkah mendesak yang bisa diambil antara lain:
Revitalisasi kawasan hulu dan daerah resapan air, termasuk reboisasi dan perlindungan kawasan lindung.
Audit dan perbaikan sistem distribusi air bersih, untuk meminimalkan kebocoran dan meningkatkan jangkauan layanan.
Pendidikan publik dan regulasi penggunaan air, agar masyarakat lebih bijak dalam konsumsi air dan menjaga sumbernya.
Mendorong teknologi konservasi air, baik di sektor rumah tangga maupun industri.
Menjaga Warisan Air untuk Generasi Mendatang
Julukan “Kota Air” bukan sekadar identitas geografis, tetapi juga tanggung jawab moral dan ekologis. Luwuk punya peluang untuk menjadi contoh kota kecil yang berhasil menjaga sumber daya airnya dengan bijak.
Namun itu hanya bisa terjadi jika ada kemauan politik, dukungan masyarakat, dan kepemimpinan yang berpihak pada keberlanjutan. Krisis air bukan takdir, melainkan hasil dari keputusan kolektif yang salah atau benar.
