Kita tidak boleh membiarkan julukan “Kota Air” menjadi sekadar slogan yang dikenang dalam nostalgia. Julukan itu harus kita isi dengan tindakan nyata — menjaga air sebagai hak dasar, bukan sekadar komoditas.
Bila tidak, Luwuk akan menjadi contoh kota yang gagal mengelola keberkahan, dan krisis air akan meluas menjadi krisis sosial, kesehatan, dan kemanusiaan.
Karena ketika air menjadi mahal dan langka, yang pertama kali terpinggirkan adalah kaum miskin. Dan saat negara tak mampu menjamin air bersih bagi warganya, maka kita telah gagal memenuhi amanat konstitusi.
Revolusi kelangkaan air tertinggi di Indonesia
Kota Air, kini berdiri di tepi jurang krisis air bersih. Dua sungai utama yang menjadi urat nadi kehidupan—Sungai Soho dan Sungai Jolek—kian tahun debitnya terus menyusut. Ironisnya, di tengah penurunan itu, perbukitan di hulu kedua sungai justru dipenuhi bangunan permanen: vila-vila wisata, resort pribadi, dan rumah-rumah megah yang terlihat indah dari kejauhan, namun menyimpan ancaman ekologis yang dahsyat.
Jika keadaan ini terus berlanjut, maka apa yang disebut sebagai “Revolusi Kelangkaan Air” di Luwuk hanya tinggal menunggu waktu. Bukan tidak mungkin, dalam lima hingga sepuluh tahun mendatang, warga kota ini akan mengantre air bersih seperti halnya warga di kota-kota padat dengan sumber daya air terbatas.
Sungai Soho dan Sungai Jolek dulunya mengalir deras sepanjang tahun. Namun sejak dekade terakhir, keduanya mulai menunjukkan tanda-tanda mengering.
Data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai mencatat bahwa debit kedua sungai telah berkurang hingga 20% dalam sepuluh tahun terakhir, terutama di musim kemarau.
Kondisi ini diperparah oleh pembangunan di kawasan perbukitan yang menyulap pegunungan menjadi area hunian elit dan destinasi wisata. Jalan-jalan cor beton, gedung-gedung bergaya villa, dan taman buatan berdiri megah, seolah menjadi simbol kemajuan.
Namun di balik keindahan visual itu, air hujan tak lagi masuk ke dalam tanah. Ia meluncur cepat ke bawah, membawa lumpur, dan tidak lagi menyumbang ke mata air.
Jika Sungai Soho dan Jolek benar-benar kehilangan daya dukungnya, maka masyarakat kelas bawah akan menjadi korban pertama. Warga di Hanga-Hanga, Kayutanyo, Kompo, bahkan dalam radius tengah kota pun kini sudah mulai mengalami kelangkaan air di musim kemarau.
Mereka membeli air bersih dengan harga tinggi, padahal penghasilan mereka tak pernah naik. Alih-alih menjadi hak dasar, air akan berubah menjadi barang mewah yang hanya bisa dibeli oleh mereka yang tinggal di perbukitan—yang dulu menguras hutan tempat air itu berasal.
Apa yang Harus Dilakukan?
Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyatakan darurat ekologi kawasan hulu. Pemerintah daerah perlu berani:
Menetapkan kawasan lindung permanen di hulu Sungai Soho dan Jolek.
Melarang total pembangunan baru di kawasan rawan ekologis.
Menindak tegas pengembang dan pemilik bangunan ilegal di zona resapan air.
Menggalakkan rehabilitasi hutan melalui skema gotong royong desa.
Menerapkan regulasi air yang berpihak pada keadilan sosial.
Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Lembaga adat, ormas, mahasiswa, dan media lokal harus mendorong gerakan sadar air sebagai bagian dari penyelamatan generasi.
Menulis Ulang Masa Depan Kota Air
Luwuk pernah menjadi contoh kota kecil dengan sumber air luar biasa. Tapi itu dulu. Hari ini, kota ini justru sedang menulis ulang masa depannya — dari kota yang disegani karena air menjadi kota yang dihantui oleh kekeringan.
Kita tidak bisa menutup mata bahwa Revolusi Kelangkaan Air sudah di ambang pintu. Bukan karena air memang tak lagi ada, tapi karena kita sendiri yang merusaknya — pelan-pelan, atas nama pembangunan, kenyamanan, dan estetika.
Waktunya bukan lagi memperindah bukit, tetapi memperkuat hulu. Karena bila kita kehilangan air, kita kehilangan seluruh sendi kehidupan kota ini. *
