Oleh: Supriadi Lawani
SETIAP menjelang Ramadan, suasana religius terasa begitu kental. Rumah-rumah ramai. Doa bersama digelar. Imam masjid diundang. Hidangan tersaji melimpah. Sanak keluarga dan tetangga berkumpul dalam suasana harap: semoga puasa tahun ini penuh berkah.
Namun beberapa hari setelah itu, sebagian orang yang hadir dalam doa tersebut tak lagi terlihat berpuasa. Alasan selalu ada. Sibuk. Tidak kuat. Ada urusan. Padahal puasa adalah kewajiban yang tegas.
Di sisi lain, ada pula yang sebaliknya. Puasa mereka penuh. Shalat lima waktu tak pernah absen. Bahkan setelah Zuhur, mereka duduk di masjid membaca Al-Qur’an hingga waktu kerja memanggil kembali. Ibadahnya khusyuk. Gerak tubuhnya tenang. Ucapannya lembut.
Tetapi menjadi rahasia umum, tidak semua yang masuk ke dalam perutnya halal. Ada yang berasal dari “fee proyek”. Ada dari manipulasi anggaran. Ada dari pungutan liar. Ada dari kekuasaan yang disalahgunakan.
Di sini kita berhadapan dengan paradoks.
Agama dirayakan, tetapi tidak sepenuhnya dijalankan. Atau dijalankan secara ritual, tetapi tercerai dari etika.
Alquran sendiri telah mengingatkan fenomena ini. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 183 disebutkan:
“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.”
Tujuan puasa bukan sekadar lapar dan dahaga. Ia adalah latihan melahirkan taqwa—kesadaran moral yang membuat seseorang menahan diri bahkan ketika tidak ada yang melihat.
Namun Al-Qur’an juga lebih keras lagi dalam Surah Al-Ma’un:
“Maka celakalah orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, yang berbuat riya, dan enggan menolong dengan barang berguna.”
Ayat ini bukan kritik terhadap shalat. Ia kritik terhadap shalat yang kehilangan makna sosialnya. Terhadap ibadah yang tidak melahirkan empati dan kejujuran.
Dalam Surah Al-Muthaffifin, Al-Qur’an bahkan mengecam praktik manipulasi ekonomi: “Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam takaran dan timbangan).”
Ayat ini bisa dibaca melampaui timbangan pasar tradisional. Ia menyentuh semua bentuk kecurangan: markup, manipulasi laporan, penggelembungan anggaran, pungli, dan segala cara mendapatkan harta secara tidak sah.
Paradoks keberagamaan lahir ketika ritual dipisahkan dari moralitas. Seolah-olah agama memiliki dua ruang terpisah: ruang masjid dan ruang kantor.
Di masjid khusyuk, di kantor kompromi. Di sajadah tunduk, di meja anggaran rampok.
Padahal Islam tidak mengenal pembagian itu. Halal dan haram tidak berhenti di dapur. Ia dimulai dari cara memperoleh.
Ada juga paradoks lain yang lebih halus: kesalehan yang melahirkan kesombongan. Makanan dipamerkan berlebihan atas nama syukur.
Ibadah diumbar dalam bahasa yang tampak suci. Lalu “subhanallah” diucapkan, tetapi hati terasa lebih tinggi dari orang lain.
Alquran mengingatkan dalam Surah Al-Hujurat ayat 11 agar tidak saling merendahkan dan mencela. Bahkan kesombongan sekecil apa pun dalam hati adalah ancaman bagi kemurnian iman.
Fenomena ini bukan hal baru. Agama selalu berada di antara dua kemungkinan: menjadi jalan pembebasan diri atau menjadi alat legitimasi diri. Puasa bisa menjadi latihan kejujuran, atau hanya menjadi identitas sosial. Shalat bisa menjadi pembongkar ego, atau sekadar penegas citra.
Pertanyaannya bukan lagi mengapa paradoks itu ada. Ia ada karena manusia selalu bergulat antara iman dan kepentingan.
Pertanyaannya adalah: apakah puasa kita benar-benar melahirkan takwa? Apakah doa-doa yang kita gelar menjelang Ramadan berlanjut menjadi kejujuran di ruang kerja? Apakah sajadah kita berlanjut ke meja anggaran?
Jika tidak, mungkin yang kita jalankan baru ritualnya. Substansinya masih tertinggal.
Dan Ramadan, pada akhirnya, bukan tentang siapa yang paling lama di masjid. Tetapi siapa yang paling jujur ketika tak ada yang melihat. *
Penulis adalah petani pisang
