LUWUK TIMES, Banggai – Pemerintah Kabupaten Banggai melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tetap melanjutkan proses tender sejumlah proyek fisik, meski masih dibayangi ketidakpastian anggaran akibat kebijakan efisiensi.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Banggai, I Dewa Supatriagama, kepada Luwuk Times, Rabu (15/07/2026) mengatakan, pihaknya mengambil langkah antisipatif dengan tetap menjalankan proses pemilihan penyedia jasa sambil menunggu kepastian ketersediaan anggaran.
“Proses tender sudah kami mulai. Namun, dalam dokumen tender kami mensyaratkan tidak ada uang muka dan kontraknya tidak mengikat. Artinya, apabila setelah pemenang ditetapkan ternyata anggaran belum tersedia, maka kontrak bisa saja tidak dilanjutkan,” ujarnya.
Menurut Dewa, langkah tersebut dilakukan agar ketika anggaran telah dipastikan tersedia, pemerintah daerah tidak perlu lagi memulai proses pengadaan dari awal sehingga pelaksanaan proyek dapat segera berjalan.
Ia menjelaskan, kepastian anggaran diharapkan mulai terlihat pada Juni hingga Juli. Itu seiring informasi bahwa penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) akan dilakukan secara bertahap mulai Juli.
“Kalau anggarannya sudah pasti tersedia dan proses tender sudah selesai, maka kami langsung menindaklanjutinya dengan penandatanganan kontrak. Target kami, awal Agustus sudah bisa berkontrak,” katanya.
Menanggapi potensi keterlambatan pekerjaan karena waktu pelaksanaan yang relatif singkat, Dewa mengakui pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap proyek-proyek berskala besar.
Meski demikian, ia optimistis sebagian besar pekerjaan fisik masih dapat diselesaikan sesuai target, terutama proyek yang memiliki durasi pelaksanaan sekitar empat hingga lima bulan.
“Untuk kegiatan yang masih memungkinkan diselesaikan dalam waktu empat sampai lima bulan, kami yakin tetap bisa dituntaskan,” tegasnya.
Dinas PUPR Banggai berharap kepastian anggaran segera diperoleh sehingga seluruh tahapan proyek fisik dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat. *
Sofyan Labolo
