Reporter Sofyan Labolo
LUWUK, Luwuk Times— Kritis tapi solutif. Demikian sikap Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Banggai terhadap setiap kebijakan yang terjadi di tengah publik.
Soal Politeknik Kesehatan (Poltekes) Palu yang meminta ASN di Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Banggai segera angkat kaki dari kantor yang saat ini mereka tempati, FPG memberikan solusi.
Dimintai pendapat Sekretaris FPG DPRD Banggai, Irwanto Kulap Sabtu (03/07) mengaku bahwa aset Akper tersebut sudah di hibahkan ke Kementrian Kesehatan. Itu terjadi disaat Direktur Akper Luwuk dijabat almarhum Sutanto Hambali.
Dan penyerahan terjadi, karena adanya permintaan pelepasan aset dari Pemda Banggai, dengan pertimbangan bahwa Akper akan ditingkatkan menjadi Politeknik Kesehatan, dengan pembiayaan semua dari Kementrian Kesehatan atau pemerintah pusat.
“Pelepasan tersebut terjadi di awal tahun 2019,” kata Irwanto.
Secara atomatis kata sambung dia, tidak lagi menjadi beban pemerintah daerah dengn status negeri. Apalagi kampus itu akan menjadi rujukan dari beberapa daerah kabupaten tetangga, seperti Bangkep dan Balut. Bahkan Morowali dan Tojo Unauna.
Terlebih lagi kata Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Banggai ini, bangunan eks Akper itu sudah ditetapkan sebagai cagar budaya. Maka pemerintah pusat tetap akan menjaganya dan tidak akan menghilangkan status tersebut.
Baca juga: Politeknik Kesehatan Palu Minta ASN Dinsos Kosongkan Kantor
Tentang rencana Poltekes Palu akan menggunakan gedung itu untuk proses belajar mengajar, maka secara otomatis kata Irwanto harus dikosongkan.
Sebab sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat, dimana kegiatan belajarnya sudah dimulai yakni penerimaan mahasiswa baru atau maba.
Hanya saja sekarang ini proses perkuliahan masih kurang aktif dan kebanyakan dilakukan secara virtual.
Irwanto punya solusi atas persoalan yang kini melanda dinas yang dinahkodai Syaifudin Muid itu.
Kan ada dua bangunan yang sekarang bisa digunakan sementara oleh Dinsos. Yakni kantor camat Luwuk yang berada di Tontouan dan kedua eks Kantor Luruh Simpong yang berada di kawasan Tanjung.
“Saya kira untuk sementara Dinsos bisa tempati salah satu kantor itu, sambil kita rencanakan pembangunannya di tahun 2022,” tandas Wanto-sapaan politisi dapil II ini. *
