LUWUK TIMES— Bupati Banggai H. Amirudin sukses menekan angka kemiskinan. Tiga tahun terakhir angka iu menurun. Bahkan untuk wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, kabupaten beribukota Luwuk ini paling rendah angka kemiskinannya.
Informasi disampaikan Bupati Banggai H. Amirudin pada rapat koordinasi (rakor) Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Banggai Tahun 2025, bertempat Ruang Rapat Pahangkabotan Kantor Bappeda, Selasa (21/10/2025).
“Kemiskinan Kabupaten Banggai saat ini menunjukkan hasil yang cukup baik. Tiga tahun berturut-turut angka kemiskinan Kabupaten Banggai mengalami penurunan,” tegas Bupati Amirudin.
Tak sekadar klaim. Tapi Bupati Banggai merincikan penurunan angka kemiskinan itu berdasarkan data.
Ia menjelaskan, data BPS tahun 2023 angka kemiskinan tercatat sebesar 6,94%. Kemudian turun sebesar 0,38 poin menjadi 6,56% pada tahun 2024.
Selanjutnya, per Maret 2025, angka kemiskinan kembali menurun menjadi 6,23% atau turun 0,33 poin dari tahun sebelumnya.
“Alhamdulillah kalau kita sandingkan dengan kabupaten-kabupaten se Sulawesi Tengah lainnya, kita berada pada urutan pertama dengan angka kemiskinan terendah se Provinsi Sulawesi Tengah,” ucapnya.
Ia menekankan, penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan yang holistik dan terpadu.
Permasalahan Kemiskinan
Ini bukan hanya tanggung jawab satu instansi, melainkan memerlukan kerja sama erat dari seluruh elemen pemerintah daerah, lembaga vertikal, sektor swasta, akademisi, hingga masyarakat.
“Saya berharap kita dapat mengindentifikasi secara akurat akar permasalahan kemiskinan yang spesifik. Kemudian, mengevaluasi efektivitas program yang telah berjalan termasuk program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kualitas layanan dasar,” tegas Bupati Amirudin.
Ia juga mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi dan inovasi kebijakan yang lebih tajam serta berbasis data by name by address.
Pendekatan tersebut agar mampu memastikan setiap program penanggulangan kemiskinan benar-benar tepat sasaran, konvergen, dan memanfaatkan sumber daya secara optimal
Bupati Amirudin juga memberikan penegasan kepada seluruh camat agar kegiatan pembangunan fisik tidak lagi menggunakan sistem kontraktual.
Ia meminta agar kegiatan melalui pola padat karya. Yakni pekerjaan langsung oleh masyarakat setempat.
Harapannya, langkah ini dapat menjadi salah satu strategi efektif dalam mempercepat pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat. *
