FM: Mantan Sekda garis lurus dan Jejak Kepemimpinan Moral
Sementara itu, Furqanuddin Masulili (FM) adalah birokrat berpengalaman, merupakan prototipe pemimpin garis lurus, sosok yang memadukan ilmu Pemerintahan dan praktik birokrasi.
Dalam banyak keputusan, FM menunjukkan sikap kehati-hatian yang mencerminkan pertimbangan moral yang dalam. Dalam retret, ia dipuji karena berhasil memajukan pendidikan dan kesehatan tanpa kegaduhan politik serta menciptakan tata kelola yang bersih dan akuntabel.
Dalam arus deras politik lokal yang sering kali diwarnai oleh pertarungan kepentingan, pragmatisme elektoral, dan aliansi kekuasaan yang cair, nama FM hadir sebagai oase yang berbeda.
Sosok birokrat tulen yang mengawali kariernya dari bawah, FM menapaki jalan kepemimpinan bukan melalui jalur populisme atau pencitraan, melainkan melalui kerja sunyi, integritas yang konsisten, dan komitmen pelayanan yang tak pernah goyah.
FM dikenal publik Banggai sebagai mantan Sekretaris Daerah yang tegak lurus terhadap aturan. Sebutan “Sekda garis lurus” bukan sekadar pujian simbolik, melainkan refleksi dari gaya kepemimpinan administratif yang ia bawa: jujur, taat regulasi, dan teguh menjaga etika birokrasi.
Dalam perannya sebagai penggerak roda pemerintahan, ia menjadi penyeimbang antara aspirasi politik dan keharusan administratif. Ia tahu betul kapan harus mendukung kepala daerah dan kapan harus mengingatkan. Kualitas inilah yang membuatnya dipercaya mendampingi Amiruddin Tamoereka (AT) sebagai Wakil Bupati Banggai selama dua periode.
Jejak FM dalam kepemimpinan daerah tidak bisa dilepaskan dari rekam integritas moralnya. Dalam situasi ketika banyak birokrat tergoda masuk ke pusaran politik transaksional, FM tetap memilih jalur pengabdian berbasis nilai.
Ia tidak dikenal sebagai figur flamboyan, tetapi sebagai sosok yang tenang, sistematis, dan bijak. Di lingkungan ASN, ia dihormati bukan karena kekuasaan, melainkan karena keteladanan.
Selama menjabat sebagai Wakil Bupati, FM tidak memanfaatkan posisi itu untuk membangun panggung politik pribadi. Ia tetap dalam kerangka kerja kolektif, menjadi jembatan yang menenteramkan antara OPD, DPRD, dan Bupati.
Keputusannya untuk tidak membangun dinasti atau mengejar kursi politik setelah purna jabatan, menjadi penegas bahwa FM memandang jabatan sebagai amanah, bukan privilese.
Kepemimpinan moral yang ditampilkan FM mencerminkan etos kepemimpinan klasik yang kini mulai langka: pemimpin yang lebih mendengar daripada bersuara, lebih bekerja daripada tampil, dan lebih membimbing daripada memerintah.
Ia tidak hadir sebagai tokoh yang mendominasi wacana publik, tetapi sebagai sosok yang memastikan mesin birokrasi berjalan dengan benar dan bermartabat.
Dalam banyak kesempatan, FM menegaskan bahwa kualitas kepemimpinan tidak ditentukan oleh seberapa banyak pengaruh yang dimiliki, tetapi seberapa kuat nilai yang dijaga. Prinsip inilah yang menjadikannya panutan bagi banyak ASN muda di Banggai yang ingin meniti karier tanpa harus menggadaikan idealisme.
Kini, setelah dua periode mendampingi pemerintahan AT-FM, jejak pengabdian Furqanudin Masulili menjadi warisan etis yang penting. Di tengah geliat regenerasi kepemimpinan daerah, nilai-nilai yang ia pegang menjadi referensi moral: bahwa dalam sistem politik yang serba cair, masih ada tempat bagi mereka yang ingin lurus, jujur, dan tulus.
Penutup: dalam lembar sejarah birokrasi dan politik lokal Banggai, nama FM akan dikenang bukan karena retorikanya, tetapi karena kesetiaannya menjaga marwah jabatan. Ia adalah bukti nyata bahwa kepemimpinan moral bukan mitos, tetapi keniscayaan—asal ada kemauan untuk istiqamah dalam jalan pengabdian.
Makna Penghargaan: Bukan Simbolik, Tapi Strategis
Penghargaan yang diterima AT dan FM bukan semata penghormatan simbolik. Ia adalah bentuk pengakuan terhadap model kepemimpinan yang menggabungkan etika, efisiensi, dan keteladanan.
Di tengah derasnya kritik terhadap kepala daerah yang terjerat korupsi atau menyalahgunakan kekuasaan, keduanya muncul sebagai pengecualian yang memberi harapan. Retret ini memperlihatkan bahwa penghargaan terbaik dalam politik bukan soal popularitas instan, tapi jejak panjang yang mendalam, terukur, dan bermakna.
Kita membutuhkan lebih banyak figur seperti AT dan FM. Bukan untuk ditiru mentah-mentah, tetapi untuk dijadikan inspirasi dalam membangun pola kepemimpinan yang berpihak pada rakyat, berlandaskan nilai, dan mampu menyatukan birokrasi serta masyarakat.
Retret kepala daerah harus menjadi titik temu antara refleksi dan transformasi, agar penghargaan dan kehormatan bukan berhenti sebagai seremoni, tapi menjadi kompas arah baru bagi kepemimpinan Indonesia ke depan. *
**) Ikuti berita-berita Luwuk Times lainnya di Google News
