Sementara itu, secara keseluruhan, APBD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 mencatat pendapatan sebesar Rp5,302 triliun, dengan belanja daerah menembus angka Rp5,502 triliun. Hal ini menandakan adanya defisit anggaran.
Data APBD 2025 se Sulawesi Tengah
1). Banggai, Pendapatan Rp3,071 triliun | Belanja Rp3,256 triliun
2). Morowali, Pendapatan Rp2,523 triliun | Belanja Rp2,875 triliun
3). Palu, Pendapatan Rp1,809 triliun | Belanja Rp1,808 triliun
4). Morowali Utara, Pendapatan Rp1,538 triliun | Belanja Rp1,615 triliun
5). Poso, Pendapatan Rp1,478 triliun | Belanja Rp1,502 triliun
6). Donggala, Pendapatan Rp1,386 triliun | Belanja Rp1,385 triliun
7). Sigi, Pendapatan Rp1,307 triliun | Belanja Rp1,371 triliun
8). Tojo Una Una, Pendapatan Rp1,252 triliun | Belanja Rp1,295 triliun
9). Parigi Moutong, Pendapatan Rp1,755 triliun | Belanja Rp1,776 triliun
10). Tolitoli, Pendapatan dan belanja seimbang di angka Rp1,209 triliun
11). Banggai Kepulauan, Pendapatan Rp998 miliar | Belanja Rp1,040 triliun
12). Buol, Pendapatan Rp966 miliar | Belanja Rp1,021 triliun
13). Banggai Laut, Pendapatan Rp774 miliar | Belanja Rp775 miliar
Banyak faktor yang memengaruhi perbedaan APBD itu. Antaranya, potensi sumber daya alam, PAD (pendapatan asli daerah), hingga alokasi dana transfer dari pusat.
Pakar ekonomi daerah menilai, dominasi Kabupaten Banggai dalam struktur fiskal Sulteng tak lepas dari sektor migas dan industri pengolahan yang cukup berkembang pada wilayah tersebut.
Sebaliknya, daerah-daerah seperti Banggai Laut masih bergantung pada dana transfer karena minimnya potensi PAD.
Kedepan, pemerataan pembangunan dan penguatan fiskal daerah menjadi tantangan serius bagi pemerintah provinsi maupun pusat, agar setiap daerah di Sulawesi Tengah mampu tumbuh secara inklusif. *
(pr/yan)
