LUWUK TIMES, Batui Selatan – Kabupaten Banggai bukan sekadar daerah ber panorama indah, tetapi juga memendam potensi ancaman bencana alam yang beragam. Mulai dari gempa bumi, banjir, tanah longsor, hingga bayang-bayang fenomena cuaca ekstrem El Niño yang diprediksi berlangsung hingga awal tahun 2027.
Menghadapi ancaman ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banggai terus menggencarkan edukasi dan mitigasi bencana berbasis masyarakat. Langkah nyata ini salah satunya terlihat dalam kegiatan sosialisasi mitigasi dan penanggulangan bencana di Desa Masing, Kecamatan Batui Selatan, Selasa (18/08/2026).
Sekretaris BPBD Banggai, Nurlaela Abdullah, membeberkan pentingnya pemahaman mitigasi agar masyarakat tidak gagap atau bingung saat bencana benar-benar terjadi.
Pentingnya Mitigasi
Nurlaela menegaskan, mitigasi bencana pada dasarnya bertujuan untuk meminimalkan dampak, kerugian materiil, hingga korban jiwa. Salah satu poin kunci dari mitigasi adalah kesiapsiagaan pra-bencana.
“Jangan sampai seperti yang disampaikan tadi, ada bencana baru kita bingung apa yang harus dilakukan. Apalagi bagi masyarakat awam. Karena itu, sosialisasi yang diselingi dengan simulasi langsung sangat penting agar warga benar-benar paham jalur evakuasi dan langkah menyelamatkan diri,” ujar Nurlaela di hadapan warga dan jajaran pemerintah desa.
BPBD Banggai menyambut positif keterlibatan sektor swasta, seperti Job Tomori, yang dinilai proaktif menginisiasi sosialisasi dan simulasi tanggap bencana di wilayah lingkar tambang atau operasionalnya. Sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dinilai menjadi kunci utama ketangguhan daerah.
Dorong Bangunan Tahan Gempa
Di hadapan peserta sosialisasi, Sekretaris BPBD secara terbuka mengakui salah satu tantangan berat yang dihadapi instansinya saat ini, yaitu keterbatasan Alat Peringatan Dini (Early Warning System).
“Kami di BPBD saat ini belum memiliki alat peringatan dini secara mandiri. Padahal idealnya alat tersebut terpasang di setiap titik rawan bencana. Meski begitu, kami sudah memiliki Peta Daerah Rawan Bencana, sehingga kita tahu pasti lokasi-lokasi mana yang paling berisiko,” ungkapnya.
Selain peta rawan bencana, BPBD juga menyoroti pentingnya standar kelayakan bangunan. Pihaknya mengimbau pemerintah daerah dan instansi terkait agar senantiasa memperhatikan konstruksi bangunan tahan gempa saat melakukan pembangunan fasilitas umum maupun pemukiman.
“Jangan asal bangun. Baru berapa bulan dibangun, kena gempa sedikit langsung roboh. Kualitas bangunan tahan gempa ini sangat menentukan keselamatan warga,” imbau Nurlaela.
Bersambung halaman sebelah
