Oleh: Muhamad Ramdan, S.I.Kom, M.I.Kom
PELANTIKAN sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru-baru ini oleh Bupati Banggai membawa harapan baru bagi masyarakat. Namun harapan itu tidak akan berarti banyak jika hanya berhenti di seremoni pelantikan. Publik menunggu bukti kerja, dan di era digital seperti sekarang, bukti kerja itu harus terlihat—bukan hanya dirasakan.
Di sinilah letak pekerjaan rumah bagi para kepala dinas yang baru-baru ini dilantik: bagaimana memanfaatkan media digital secara proaktif untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan positif dari dinas yang mereka pimpin.
Ini bukan sekadar soal pencitraan, melainkan bagian dari akuntabilitas publik. Masyarakat berhak tahu bahwa pemerintah terus bekerja untuk mereka dan keterbukaan informasi adalah cara paling sederhana untuk membangun kepercayaan itu.
Sejauh ini, dari jajaran kepala dinas yang baru-baru dilantik, Dinas Sosial dan Dinas Lingkungan Hidup tampil sebagai contoh yang patut diapresiasi.
Kedua dinas ini terlihat lebih dulu hadir di lapangan, menyelesaikan persoalan sebelum menjadi sorotan publik.
Sikap semacam ini menunjukkan kepekaan terhadap dinamika sosial sekaligus kesadaran politik yang matang, bahwa setiap persoalan yang dibiarkan berlarut berpotensi menjadi beban politik bagi kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Banggai.
Kepekaan semacam ini semestinya menjadi standar minimal bagi seluruh kepala dinas, bukan pengecualian.
Seorang Kepala Dinas idealnya mampu membaca situasi lebih awal. Mana isu yang jika dibiarkan akan berdampak sosial pada masyarakat, dan mana yang jika tidak segera direspons akan berdampak politis terhadap citra pemerintahan.
Tidak menunggu masalah membesar, tidak menunggu keluhan warga viral di media sosial, baru kemudian bergerak. Pola kerja seperti ini berisiko tinggi.
Selain merugikan masyarakat yang butuh penanganan cepat, juga berpotensi menciptakan persepsi publik bahwa pemerintahan berjalan lambat.
Padahal belum tentu demikian adanya. Kemampuan membaca situasi ini yang membedakan pemimpin OPD yang reaktif dengan yang proaktif.
Publikasi kegiatan positif secara konsisten di media digital bukan sekadar strategi komunikasi, melainkan instrumen kepemimpinan.
Ia menunjukkan kepada publik bahwa program bekerja, anggaran terserap untuk hal yang tepat, dan aparatur pemerintah hadir di tengah masyarakat.
Sebaliknya, keheningan informasi justru membuka ruang bagi spekulasi dan narasi negatif di masyarakat berkembang tanpa perlawanan.
Ke depan, sudah saatnya seluruh kepala dinas di lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai cepat tanggap di lapangan, dan cepat pula dalam mengomunikasikannya kepada publik.
Dengan begitu, kinerja pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Banggai dapat terus terjaga citranya, sekaligus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. *
Penulis adalah Tenaga Ahli Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Banggai
