LUWUK TIMES – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Banggai melontarkan kritik tajam terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai Tahun Anggaran 2025.
Dalam pandangan umum yang dibacakan juru bicara Siti Aria Nurhaengisih, PDI Perjuangan menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh sekadar berhenti pada angka-angka statistik.
“Pembangunan harus dirasakan langsung oleh rakyat kecil, petani, nelayan, buruh, dan pedagang. Bukan hanya indah di atas kertas,” tegasnya dalam rapat paripurna, Selasa (21/04/2026).
Meski memberikan apresiasi atas capaian pemerintah daerah seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, penurunan kemiskinan, hingga raihan opini WTP, PDI Perjuangan mengingatkan bahwa indikator keberhasilan sejati adalah keberpihakan nyata kepada rakyat.
Sorotan paling keras mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang belum sepenuhnya dinikmati masyarakat bawah.
PDI Perjuangan menilai geliat investasi justru berpotensi lebih menguntungkan pemodal besar, sementara pelaku UMKM masih tertinggal dan belum sepenuhnya tersentuh digitalisasi.
“Jangan sampai ekonomi tumbuh tinggi, tapi rakyat kecil tetap jadi penonton,” sindirnya.
Pada sektor infrastruktur, PDIP juga menyoroti ketimpangan pembangunan yang masih terasa.
Kondisi jalan yang belum merata, serta keterbatasan akses layanan dasar di sejumlah wilayah, menjadi bukti bahwa keadilan pembangunan belum sepenuhnya terwujud.
Tak hanya itu, nasib petani dan nelayan turut menjadi perhatian serius.
Meski sektor pertanian mencatat pertumbuhan, kesejahteraan pelaku utamanya dinilai belum mengalami peningkatan signifikan.
Minimnya akses pasar, teknologi, hingga hilirisasi disebut sebagai penghambat utama.
PDI Perjuangan pun mengangkat isu stunting sebagai “alarm keras” bagi pemerintah daerah.
Tingginya angka stunting dianggap bukan sekadar data, melainkan cerminan belum terpenuhinya hak dasar anak-anak di Banggai.
“Ini soal masa depan generasi. Tidak bisa dianggap biasa,” tegasnya.
Sisi lain, reformasi birokrasi juga tak luput dari kritik. PDIP mengingatkan agar birokrasi tidak cepat berpuas diri dengan predikat yang ada, melainkan terus berbenah menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan tanpa diskriminasi.
“Birokrasi harus melayani, bukan dilayani,” ujarnya lugas.
Fraksi PDI Perjuangan juga menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
Mereka mengingatkan agar eksploitasi sumber daya tidak meninggalkan kerusakan bagi generasi mendatang.
Sebagai langkah ke depan, PDIP mendorong sejumlah rekomendasi strategis, mulai dari penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal, percepatan pembangunan infrastruktur yang merata, hingga digitalisasi UMKM secara masif.
Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penanganan stunting terpadu, serta reformasi birokrasi yang lebih humanis juga menjadi agenda penting yang didorong.
Menutup pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pembangunan yang berpihak pada rakyat kecil.
“Kami tidak ingin pembangunan yang hanya terlihat di atas kertas. Kami ingin pembangunan yang benar-benar dirasakan hingga ke desa, pesisir, dan pelosok Banggai,” pungkasnya.
Meski disertai kritik tajam, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menerima LKPJ tersebut untuk dibahas ke tahap selanjutnya. *
Reporter Sofyan Labolo
