Kepemimpinan Adaptif di Tengah Dinamika Politik: Membaca PAN Banggai di Bawah Haji Akmal Ilyas

Oleh: Moh. Sugianto Adjadar

DINAMIKA internal yang terjadi di tubuh PAN Kabupaten Banggai belakangan ini sejatinya merupakan fenomena yang sangat lazim dalam organisasi politik modern.

Pergantian kepemimpinan hampir selalu melahirkan perbedaan pandangan, resistensi, bahkan pengunduran diri sebagian kader.

Namun, menariknya, dinamika tersebut justru sering menjadi penanda bahwa organisasi sedang bergerak menuju fase baru.

Dalam konteks ini, kepemimpinan H. Akmal Ilyas sebagai Ketua DPD PAN Banggai perlu dilihat lebih objektif. Bukan semata-mata melalui sudut pandang kelompok yang kecewa terhadap perubahan arah organisasi.

Beberapa media lokal memang memberitakan pengunduran diri sejumlah kader PAN Banggai yang disertai kritik terhadap pola kepemimpinan dan proses pengambilan keputusan di internal partai (luwuktimes.id).

Namun di sisi lain, H. Akmal Ilyas juga telah memberikan penjelasan bahwa mekanisme organisasi tetap berjalan sesuai koridor partai dan dinamika semacam itu adalah bagian dari proses konsolidasi politik (luwuktimes.id).

Yang menarik untuk dicermati adalah, pola kepemimpinan Akmal justru mencerminkan gaya politik yang paling relevan dengan situasi politik hari ini: adaptif, terbuka terhadap figur baru, dan berorientasi pada efektivitas organisasi, bukan semata senioritas.

Dalam teori organisasi modern, model seperti ini dikenal sebagai adaptive leadership atau kepemimpinan adaptif.

Konsep yang dipopulerkan Ronald Heifetz dari Harvard University itu menekankan bahwa pemimpin tidak lagi cukup hanya menjaga tradisi organisasi, tetapi harus mampu membaca perubahan sosial-politik dan menyesuaikan organisasi terhadap tantangan baru.

Artinya, organisasi politik modern tidak bisa lagi hanya bergantung pada pola kaderisasi tertutup atau loyalitas historis semata. Pemimpin dituntut membangun jejaring baru, membuka ruang kolaborasi, dan menarik figur-figur potensial yang mampu memperkuat daya saing organisasi.

Dalam konteks politik lokal, langkah membuka ruang kepada figur di luar lingkar lama bukanlah bentuk pengkhianatan terhadap kaderisasi, melainkan strategi memperluas kekuatan politik.

Bahkan dalam ilmu politik kontemporer, ada istilah political co-optation, yakni strategi merangkul kekuatan eksternal demi memperkuat stabilitas dan efektivitas organisasi. Strategi ini telah digunakan banyak pemimpin besar dunia.

Abraham Lincoln misalnya, membentuk kabinet dari tokoh-tokoh yang sebelumnya justru menjadi rival politiknya.