LUWUK TIMES, Banggai – Sebuah unggahan video berdurasi 1 menit 3 detik dari akun Facebook Yanuar Prakoso mendadak gempar di jagat maya. Video tersebut memantik diskusi panas publik setelah mengungkap fakta mengejutkan.
Sebanyak 490 dari total 552 Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia terancam gagal membayar gaji Aparatur Sipil Negara (ASN).
Angka tersebut setara dengan 89% total Pemda di seluruh Indonesia. Sontak, fenomena ini langsung menuai badai respons di media sosial.
Mengantongi lebih dari 10 ribu likes, 1,5 ribu komentar, serta telah dibagikan ulang sebanyak 2,6 ribu kali.
Sentil Kebijakan Efisiensi dan Program Strategis
Dalam narasi videonya, Yanuar mempertanyakan secara menohok kualitas tata kelola keuangan negara saat ini.
Menurutnya, krisis anggaran di daerah ini merupakan dampak berantai dari kebijakan efisiensi anggaran pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD).
“Pertanyaanku, ini apa kalau bukan cacat kelola? Biar kita sama-sama tahu kenapa ini bisa terjadi, ini disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran yang mengakibatkan dana transfer ke daerah dipotong. Pemda enggak punya duit,” tegas Yanuar dalam unggahannya.
Ia juga menyoroti pengalihan anggaran yang dinilai lebih diprioritaskan untuk program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes).
Yanuar mengkritik keras porsi anggaran yang dinilai terlalu membebankan daerah demi menunaikan janji politik.
Isu ini tak ayal memicu kekhawatiran masyarakat daerah, termasuk publik di Kabupaten Banggai.
Pertanyaan besar pun muncul. Apakah Pemkab Banggai masuk dalam daftar 89% daerah yang terancam krisis gaji ASN tersebut?
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemkab Banggai terkait kondisi riil kas daerah maupun kepastian pembayaran gaji ASN setempat.
Namun, riak kekhawatiran warga dan para ASN di daerah jelas makin membesar seiring beredarnya spekulasi dan viralnya video tersebut. *
