Saran Syukur Mandar Pemerintah Pusat Ambil Alih Pembiayaan P3K dan Hentikan Pemborosan Anggaran
LUWUK TIMES, Jakarta — Presiden Kerangka Oposisi, Bang Syukur Mandar, kembali menyampaikan pernyataan politik mingguan yang menyoroti sejumlah isu strategis nasional.
Dalam pernyataan resminya yang dikutip Luwuk Times, Minggu (16/08/2026) tadi malam, ia mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan re-evaluasi dan re-orientasi terhadap kinerja kabinet demi merealisasikan janji-janji kampanye kepada rakyat Indonesia.
Syukur Mandar menyodorkan lima poin saran kritis yang dinilai mendesak untuk segera dieksekusi oleh pemerintah pusat.
Pertama, pengambilalihan pembiayaan P3K. Pemerintah pusat didesak untuk memikul penuh pembiayaan serta kepastian status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), terutama guru dan tenaga Kesehatan. Hal itu untuk mengatasi kendala anggaran yang dialami hampir seluruh pemerintah daerah.
Kedua, moratorium sementara proyek MBG dan KDMP. Pemerintah diminta menghentikan sementara proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Mandiri Pangan (KDMP) untuk evaluasi total.
Khusus KDMP, pengelolaan disarankan dikembalikan sepenuhnya kepada Kementerian Koperasi secara bottom-up sesuai UU Koperasi, guna menghindari pemborosan anggaran pembiayaan bunga pinjaman yang dinilai fantastis.
Ketiga, penghentian perseteruan elit dan rekonsiliasi. Presiden Prabowo didorong untuk mengambil alih kepemimpinan dalam menuntaskan gesekan antar-kelompok elit politik demi menjaga stabilitas bernegara.
Keempat, revolusi sistem bernegara. Pemerintah saran Bang Syukur Mandar, melakukan perbaikan mendasar secara menyeluruh, mencakup revolusi sistem politik, pencegahan korupsi, serta pembenahan penegakan dan aparatur hukum untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat.
Kelima, efisiensi dan reposisi kabinet atau reshuffle. Ia mengkritik postur kabinet yang dinilai terlalu gemuk dan rawan double job, Syukur mengusulkan pemangkasan kabinet berbasis meritokrasi dengan skema 40% dari unsur partai politik pendukung dan 60% dari kalangan profesional non-partai.
Syukur menegaskan, seluruh masukan ini disampaikan sebagai bentuk komitmen menjaga kedaulatan negara, di mana kemerdekaan sejati ditandai dengan terpenuhinya hak dasar masyarakat. Seperti layanan pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dan fasilitas publik yang layak serta terjangkau. *
Editor Sofyan Labolo
