Syukur Mandar: Proyek Ini Menguntungkan Kelompok Politik
LUWUK TIMES, Jakarta — Akademisi dan Pengamat Kebijakan Publik, Dr. Syukur Mandar tak henti-hentinya melontarkan kritik keras terhadap pemerintahan Prabowo Subianto, terutama Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dipertahankan sebagai proyek prioritas pemerintah
Lewat pernyataan tajamnya di media sosial, Syukur menilai program tersebut telah mengorbankan alokasi anggaran vital bagi kesejahteraan rakyat. Mulai dari gaji tenaga pendidik hingga dana operasional daerah.
Syukur menduga adanya motif politik serta potensi keuntungan bagi kelompok dan pundi-pundi jaringan politik di balik gigihnya pemerintah mempertahankan program bernilai fantastis ini.
“Sadar, Presiden tahu bahwa proyek jahat ini menguntungkan orang-orang partainya, jaringan politiknya, para pendukungnya, dan cukong-cukong lainnya. Nah, kalau sudah seperti ini, apa yang harus kita sematkan pada Presiden? Ya, Presiden jahat. Jahat pada siapa? Jahat pada rakyat,” tegas Syukur Mandar dalam unggahannya.
Dalam kritiknya, Syukur mempertanyakan dampak nyata program pembagian makanan gratis tersebut terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Menurutnya, menyalurkan bantuan makanan secara sporadis tanpa target yang tepat sasaran hanyalah sebuah pemborosan uang negara di tengah kondisi ekonomi rakyat yang kian menjepit.
Ia menilai kontribusi program MBG terhadap skema pembangunan nasional sejatinya berada di angka nol persen.
“Kalau memang benar niat Presiden memberi makan orang miskin atau stunting, berilah pada sasarannya. Jangan memboroskan uang rakyat di tengah rakyat yang sedang susah hidupnya. Presiden memaksakan kehendak agar MBG ini terus dijadikan proyek prioritas, padahal kontribusinya terhadap pembangunan nasional 0% sebetulnya,” lanjutnya.
Nasib Guru dan Nakes
Lebih jauh, Syukur menyoroti dampak domino dari pemfokusan anggaran pada proyek MBG.
Pengalihan daya fiskal negara dinilai berdampak langsung pada terabaikannya nasib jutaan tenaga kerja di sektor pelayanan publik mendasar, seperti guru, dosen, hingga tenaga kesehatan (nakes) yang upahnya masih tergolong tidak layak.
Tak hanya sektor pelayanan dasar, imbas pengalokasian anggaran besar-besaran untuk MBG juga merembet ke daerah akibat adanya pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Pertanyaan mendasar saya adalah, Presiden berpikir enggak tentang gaji guru, dosen yang begitu rendah? Tenaga kesehatan yang teriak tentang gajinya tidak layak? Daerah-daerah yang teriak juga DAU-DAK-nya dipotong. Akhirnya proyek-proyek daerah yang dibiayai APBD jadi mandek,” tutur Syukur.
Ia juga memperingatkan ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) serta pemerintah daerah yang kehabisan anggaran operasional. Padahal, banyak dari pegawai terancam tersebut yang telah mengabdi selama puluhan tahun.
Proyek Bancakan Politik
Mengakhiri opininya, Syukur menegaskan bahwa konsolidasi politik yang dilakukan demi mengamankan keberlangsungan MBG memperkuat indikasi bahwa program ini disiapkan bukan demi manfaat publik, melainkan sebagai “bancakan” logistik politik untuk agenda masa depan.
“Semua ini hancur atas satu nama atau satu proyek, namanya MBG. Artinya, proyek ini memang lebih mengutamakan keuntungan daripada manfaat, dan dipersiapkan sebagai bancakan untuk kepentingan politik di masa yang akan datang. Sebuah fakta yang mencengangkan bahwa Presiden tidak bekerja untuk rakyat, tapi bekerja untuk kelompok,” pungkasnya. *
