Dapur Mom's Arsy
Dapur Mom's Arsy
Dapur Mom's Arsy
Luwuk Times, Jakarta — Puluhan kepala desa yang tergabung dalam Koordinator Nasional Kepala Desa Akhir Masa Jabatan (Kornas Kades AMJ) mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9).
Mereka menggelar audiensi khusus dengan tiga Pimpinan DPR RI untuk memperjuangkan kepastian hukum terkait masa jabatan dan keberlanjutan pemerintahan desa.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara ini diterima langsung oleh tiga Wakil Ketua DPR RI, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Sari Yuliati.
Sekitar 50 perwakilan kades dari berbagai pelosok daerah hadir didampingi jajaran pengurus pusat Kornas Kades AMJ, termasuk Ketua Umum Muhadi dan Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi Alwin Palalo.
Fokus utama yang diusung Kornas Kades AMJ adalah nasib para kepala desa yang masa jabatannya akan habis pada rentang 2026 hingga 2029.
Mereka mendorong pemerintah dan legislator merumuskan skema kebijakan yang memungkinkan masa jabatan berlanjut tanpa perlu menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dalam periode tertentu.
Ketua Umum Kornas Kades AMJ, Muhadi, menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar untuk memperpanjang kekuasaan, melainkan demi menjaga kondusivitas dan efisiensi di tingkat akar rumput.
“Kami ingin memastikan pemerintahan desa tetap berjalan stabil, pembangunan berkelanjutan, dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Kami menyampaikan aspirasi ini melalui jalur konstitusional dan siap mengikuti seluruh proses serta mekanisme hukum yang berlaku,” tegas Muhadi.
Menurutnya, ketidakpastian kepemimpinan di desa berpotensi mengganggu pelayanan publik, kesinambungan pembangunan, hingga pemborosan anggaran negara untuk eksekusi Pilkades.
Menanggapi desakan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyambut positif masukan dari para kades. Pihaknya berjanji akan mengawal aspirasi ini ke meja pembahasan formal.
“Aspirasi ini akan kami tampung dan kemudian kita carikan jalan keluarnya, tentunya dengan tetap memperhatikan ketentuan dan mekanisme hukum yang berlaku,” ujar Dasco.
Di luar agenda diplomasi di Senayan, Kornas Kades AMJ juga terus merapatkan barisan di tingkat regional.
Dalam konsolidasi terbaru, Arman Sinukun yang menjabat sebagai Wakil Sekretaris Kornas AMJ Pusat resmi ditunjuk sebagai Koordinator Wilayah Sulawesi Tengah.
Langkah ini diambil untuk memastikan arus komunikasi dan penyampaian aspirasi dari kades-kades di daerah, khususnya Sulawesi Tengah, bisa terhimpun secara terstruktur hingga ke pusat.
Melalui langkah diplomasi politik ini, Kornas Kades AMJ berharap DPR RI dan pemerintah pusat segera menerbitkan payung hukum yang jelas demi menjamin stabilitas dan efektivitas roda pemerintahan di tingkat desa. *
