Oleh: Supriadi Lawani
LAPORAN terbaru FAO yang menyebut 43,5 persen penduduk Indonesia tidak mampu membeli makanan sehat pada 2024 seharusnya dibaca sebagai peringatan serius.
Angka itu mencerminkan kesenjangan besar antara ketersediaan pangan dan kemampuan masyarakat untuk mengakses gizi yang memadai.
Dalam konteks pembangunan nasional yang menempatkan kualitas sumber daya manusia sebagai prioritas, temuan ini jelas mengkhawatirkan.
FAO menegaskan bahwa pola makan sehat—beragam, seimbang, dan moderat—membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
Berbagai kajian menggambarkan bahwa kebutuhan gizi ideal bisa menelan biaya harian yang sulit dijangkau keluarga berpenghasilan rendah.
Di banyak daerah, terutama di luar pusat-pusat pertumbuhan, harga pangan sumber protein dan sayuran berkualitas masih relatif tinggi, sementara pendapatan rumah tangga tak mengalami peningkatan berarti.
Potret Banggai: Mikro dari Masalah Nasional
Jika perhatian dialihkan ke Kabupaten Banggai, gambaran nasional itu tampak dengan jelas.
Prevalensi stunting sebesar 28,7 persen menunjukkan bahwa persoalan gizi bukan lagi sekadar isu kesehatan, melainkan cermin kerentanan ekonomi dan akses pangan.
Sementara itu, angka gizi buruk 1,4 persen menandakan masih ada kelompok masyarakat yang hidup dalam kekurangan nutrisi akut.
Pemerintah daerah telah menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) 2025–2029, yang mencoba mengintegrasikan program produksi pangan, edukasi gizi, hingga penguatan ekonomi keluarga.
Upaya ini patut diapresiasi, namun capaian akan sangat bergantung pada kesinambungan pendanaan serta koordinasi lintas sektor—dua aspek yang selama ini kerap menjadi titik lemah pembangunan daerah.
Akar Masalah: Akses yang Tak Merata
Masalah sebenarnya terletak pada ketimpangan akses. Indonesia boleh berbangga dengan produksi pangan nasional yang meningkat, tetapi ketersediaan di tingkat produksi tidak otomatis menjamin keterjangkauan di tingkat konsumsi.
Makanan sehat—sayur, buah, ikan, telur, kacang-kacangan—masih lebih mahal dibandingkan sumber kalori murah seperti beras dan tepung, dan bicara tepung maka banyak dari kita makan mie instan untuk menemani nasi.
Di banyak wilayah, termasuk Banggai, tantangannya berlapis: distribusi yang terbatas, rantai pasok yang panjang, serta minimnya diversifikasi produksi.
Program swasembada yang berfokus pada komoditas tertentu tidak cukup untuk menjawab kebutuhan gizi masyarakat yang kompleks.
Harapan dan Arah Kebijakan
Ke depan, ada beberapa langkah yang perlu mendapat perhatian:
- Memperkuat perlindungan sosial berbasis gizi. Bantuan pangan bergizi atau dukungan tunai bersyarat untuk keluarga rentan dapat membantu menutup kesenjangan akses.
- Mendorong diversifikasi produksi pangan lokal. Daerah perlu memperkuat produksi komoditas bernilai gizi tinggi, bukan hanya bergantung pada tanaman pangan pokok.
- Membenahi distribusi dan logistik pangan sehat. Infrastruktur pasar dan jaringan distribusi yang efisien akan membuat harga pangan bergizi lebih terjangkau.
- Menguatkan edukasi gizi masyarakat. Pemahaman tentang pola makan sehat perlu dibangun sejak dini agar pembentukan pola konsumsi menjadi lebih berkelanjutan.
- Memastikan implementasi RAD-PG berjalan konsisten. Dokumen perencanaan hanya akan bermakna jika diikuti alokasi anggaran, dukungan politik, dan evaluasi berkala.
Penutup
Peringatan dari FAO tidak bisa disikapi sebagai data statistik belaka. Ketidakmampuan hampir separuh penduduk Indonesia untuk membeli makanan sehat adalah ancaman bagi kualitas generasi mendatang.
Banggai, dengan persoalan gizi yang masih menonjol, menunjukkan bahwa pekerjaan rumah kita jauh dari selesai.
Pembangunan pangan seharusnya tidak hanya berbicara tentang kecukupan kalori, tetapi tentang keadilan gizi.
Ketika akses terhadap makanan sehat masih menjadi barang mewah bagi banyak keluarga, agenda ketahanan pangan nasional perlu didefinisikan ulang—lebih inklusif, lebih berorientasi gizi, dan benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat. *
Penulis adalah petani pisang
