Oleh: Supriadi Lawani
DI TENGAH kekecewaan publik terhadap kualitas elite politik hari ini, pertanyaan yang kerap muncul adalah: mengapa Indonesia tidak lagi melahirkan pemimpin dengan kedudukan intelektual dan moral seperti Soekarno, Hatta, Sutan Sjahrir, atau Tan Malaka?
Pertanyaan ini sering dijawab dengan simplifikasi bahwa “zaman sudah berubah”. Padahal, jawabannya jauh lebih struktural.
Pertama, konteks sosial-politik Indonesia hari ini justru tidak menyediakan ekosistem yang memungkinkan lahirnya intelektual-politik radikal seperti generasi pendiri bangsa.
Para pemimpin era pergerakan tumbuh dalam medan kolonialisme yang sangat menindas, sekaligus membuka ruang kontestasi ideologi.
Penjajahan yang dilakukan korporasi seperti VOC hingga negara kolonial Belanda menciptakan kontradiksi tajam—yang justru melahirkan militansi, keberanian moral, dan imajinasi politik yang besar.
Kini, kolonialisme tidak hilang; ia bertransformasi dalam bentuk kapitalisme global, ekstraksi sumber daya alam, ketergantungan finansial, dan kontrol melalui korporasi multinasional.
Namun, bentuk penjajahan yang “halus” ini tidak memproduksi militansi politik yang sama. Ketidakadilan tetap ada, tetapi ruang politik yang dapat melahirkan pemimpin radikal justru menyempit.
Kedua, struktur politik Indonesia pasca-Reformasi membatasi kemunculan pemimpin intelektual yang independen.
Demokrasi elektoral membutuhkan biaya sangat tinggi: dari pencalonan hingga logistik politik. Akibatnya, rekrutmen politik tak lagi berbasis kapasitas intelektual atau integritas moral, tetapi kemampuan finansial dan kedekatan dengan oligarki.
Ruang bagi pemimpin seperti Sjahrir—yang membangun reputasi dari pemikiran, pendidikan, dan organisasi—mengalami erosi yang serius.
Ketiga, institusi-institusi pembentuk kepemimpinan transformasional melemah. Generasi pendiri bangsa tumbuh dalam organisasi pergerakan yang sarat diskusi ideologis: Indische Partij, Jong Java,ISDV, SI, PKI, PNI, dan kelompok studi seperti Perhimpunan Indonesia.
Ruang-ruang ini mempersiapkan mereka dengan tradisi membaca, menulis, dan berdebat politik secara serius.
Saat ini, partai politik lebih menyerupai kendaraan elektoral, bukan pusat pendidikan politik. Kampus-kampus kehilangan tradisi intelektual yang kuat; gerakan mahasiswa merosot dalam konsolidasi dan refleksi teoretis.
Penurunan kualitas ruang diskusi publik pada akhirnya berimplikasi pada kualitas kepemimpinan.
Keempat, perubahan karakter kolonialisme di era kapitalisme global tidak melahirkan antagonisme politik yang memperkuat karakter pemimpin seperti dulu. VOC adalah korporasi kolonial, tetapi ia memperlihatkan penindasan secara telanjang—yang memicu lahirnya perlawanan.
Kini, dominasi ekonomi dan politik bekerja melalui mekanisme pasar, investasi, dan kebijakan pembangunan.
Ketidakadilan yang terjadi dianggap sebagai “konsekuensi pertumbuhan ekonomi”—bukan sebagai penjajahan. Ini menghasilkan generasi yang marah, tetapi tak memiliki kanal dan ideologi yang memungkinkan kemarahan itu menjadi energi politik visioner.
Kelima, ruang imajinasi politik masyarakat semakin mengecil. Para pendiri bangsa berbicara tentang kemerdekaan, keadilan sosial, dan revolusi sosial.
Kini, wacana publik terseret dalam pragmatisme: bansos, subsidi, elektabilitas, stabilitas. Dalam imajinasi kolektif yang sempit, pemimpin visioner akan tampak “tidak realistis”.
Padahal, bangsa ini justru lahir dari mereka yang berani membayangkan hal yang belum ada.
Lalu pertanyaannya: benarkah Indonesia tidak memiliki figur dengan kualitas moral dan intelektual seperti itu?
Sebetulnya ada—di kampung-kampung, di kampus-kampus, di kelompok aktivis, di serikat – serikat buruh, di ruang-ruang komunitas.
Ada yang bekerja untuk isu agraria, buruh, HAM, lingkungan, pendidikan, hingga anti-korupsi. Tetapi sistem politik tidak menyediakan jalur untuk membuat mereka muncul sebagai pemimpin nasional.
Dengan kata lain, kualitas pemimpinnya ada, tetapi struktur tidak memungkinkan mereka muncul. Indonesia bukan kekurangan tokoh, tetapi kekurangan ekosistem yang mampu menumbuhkan, memilih, dan mempromosikan mereka.
Jika bangsa ini ingin melahirkan kembali pemimpin sekelas Soekarno, Hatta, Sjahrir, dan Tan Malaka, maka tugas utamanya bukanlah mencari “sosok”, melainkan membangun kembali ekosistem politik—dari pendidikan, partai, hingga ruang publik—yang memberi tempat bagi pemimpin yang tumbuh dari pengetahuan, integritas, dan keberanian moral.
Dan diakhir tulisan ini mengutip kawan muda saya, Andri Badula yang dulu adalah aktvis Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) dan juga pengagum Tan Malaka dia berkata “ ini perjuangan berat dan panjang” sambil menyeruput kopi pahit di kedai milik Om Libero. *
Penulis adalah petani pisang yang kadang jadi advokat
