Jurnalis yang merdeka bukan berarti jurnalis yang tidak punya hubungan dengan siapa pun. Justru hampir mustahil bekerja tanpa hubungan. Yang penting adalah kemampuan untuk tidak membiarkan hubungan itu menentukan hasil kerja.
Kalau pemerintah melakukan sesuatu yang baik, ya kita beritakan sebagai sesuatu yang baik. Kalau pemerintah keliru, ya kita kritik dengan data dan alasan yang jelas.
Kalau perusahaan memberikan manfaat kepada masyarakat, tidak ada alasan untuk menyembunyikannya hanya karena takut dianggap dekat.
Kalau perusahaan melakukan pelanggaran, jangan pula kita diam hanya karena pernah memiliki hubungan kerja sama.
Begitu pula dengan masyarakat. Kepentingan publik memang harus menjadi perhatian utama, tetapi itu tidak berarti wartawan harus membenarkan semua tuntutan masyarakat.
Kalau masyarakat keliru, kekeliruan itu tetap harus diberitakan dengan cara yang adil.
Di situlah saya kira keberpihakan jurnalistik menemukan tempatnya.
Bukan berpihak kepada pemerintah. Bukan pula kepada korporasi. Bukan kepada kelompok politik. Keberpihakan kita semestinya kepada fakta dan kepentingan publik.
Kedengarannya sederhana. Dalam praktiknya, mungkin justru bagian tersulit dari pekerjaan ini.
Lalu bagaimana dengan jurnalisme Banggai?
Saya tidak ingin mengatakan bahwa jurnalisme kita buruk. Terlalu mudah membuat kesimpulan seperti itu.
Banyak wartawan yang bekerja sungguh-sungguh, datang ke lapangan, melakukan konfirmasi, mengejar informasi, dan berusaha menjaga profesinya. Banyak pula media yang terus berupaya bertahan di tengah keadaan yang tidak selalu mudah.
Tetapi saya kira kita tetap perlu memiliki ruang untuk mengoreksi diri.
Kita perlu lebih sering duduk bersama sesama jurnalis, bukan hanya ketika ada persoalan. Membicarakan bagaimana cara kita bekerja, bagaimana menghadapi tekanan, bagaimana menjaga hubungan dengan pemerintah dan perusahaan, bagaimana membedakan kerja jurnalistik dengan kepentingan bisnis.
Bukan untuk membuat semua orang memiliki pandangan yang sama. Justru sebaliknya, supaya perbedaan pandangan tidak membuat standar jurnalistik ikut berbeda.
Kode etik jangan hanya menjadi sesuatu yang kita ingat ketika ada masalah. Verifikasi jangan hanya dilakukan ketika berita itu menyangkut orang yang kita sukai.
Hak jawab jangan hanya diberikan kepada pihak yang kita anggap penting. Semua orang yang menjadi subjek pemberitaan berhak mendapatkan perlakuan yang layak.
Dan mungkin ada satu hal yang lebih penting lagi: kita perlu membangun kebiasaan saling mengingatkan tanpa merasa sedang diserang.
Seorang wartawan yang dikoreksi tidak selalu sedang dipermalukan. Bisa jadi ia sedang dibantu agar tidak mengulangi kesalahan. Begitu pula mengkritik karya jurnalistik orang lain tidak harus berakhir dengan permusuhan.
Kita terlalu mudah menganggap kritik sebagai serangan.
Padahal dalam profesi seperti jurnalistik, kritik seharusnya menjadi bagian dari cara kita menjaga mutu.
Kemerdekaan Indonesia yang kita rayakan setiap Agustus juga semestinya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan bukan sesuatu yang selesai sekali lalu tinggal diwariskan. Ia harus diisi. Setiap orang memiliki caranya sendiri.
Bagi jurnalis, salah satu cara mengisinya adalah dengan menjaga agar masyarakat tidak kehilangan hak untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.
Mungkin tidak selalu dengan tulisan yang keras. Tidak selalu dengan judul yang ramai. Tidak selalu pula dengan menjadi orang pertama yang menyerang.
Kadang kemerdekaan pers justru hadir dalam keberanian untuk mengatakan sesuatu apa adanya, meskipun tidak menguntungkan siapa-siapa. Termasuk tidak menguntungkan diri sendiri.
Karena itu, saya kira pekerjaan rumah jurnalisme Banggai bukan bagaimana membuat semua wartawan berdiri dalam satu barisan. Itu tidak perlu. Kita boleh berbeda.
Kita boleh memiliki sudut pandang yang berbeda. Kita bahkan boleh berbeda dalam menilai pemerintah maupun korporasi.
Tetapi kita harus memiliki pijakan yang sama: fakta, verifikasi, etika, independensi, dan kepentingan publik.
Kalau itu bisa kita jaga, perbedaan tidak perlu menjadi faksi. Kritik tidak perlu menjadi permusuhan. Kedekatan tidak harus berubah menjadi keberpihakan. Dan kerja sama tidak harus berakhir dengan hilangnya independensi.
Pada akhirnya, mungkin pertanyaan paling penting bukan apakah pers di Banggai sudah merdeka. Pertanyaan itu terlalu mudah dijawab dengan “sudah” atau “belum”.
Yang lebih penting adalah bertanya kepada diri sendiri;
Ketika kita menulis, siapa yang sebenarnya sedang kita bela?
Dan ketika jawabannya bukan pemerintah, bukan korporasi, bukan kelompok politik, bukan pula kepentingan pribadi, melainkan kebenaran dan kepentingan publik, mungkin pada saat itulah kita mulai memahami arti kemerdekaan pers yang sesungguhnya.
Merdeka dari siapa? Berpihak kepada siapa?
Pertanyaan itu mungkin tidak perlu kita jawab untuk orang lain. Cukup kita jawab dengan jujur kepada diri sendiri. *
Penulis adalah Guru Bahasa Indonesia yang juga wartawan kadang-kadang
