Jarum jam menunjuk pukul 15.00 WITA ketika dua kendaraan rombongan wartawan memasuki gerbang PT Anugerah Bangun Makmur (ABM). Di bawah langit Minggu (21/6), aroma kopi hangat langsung menyambut kedatangan para kuli tinta, yang sebelumnya mendapatkan jamuan makan di ruang VIP perusahaan.
TUAN rumahnya sore itu adalah Muhammad Putra D. Rasyida. Ia adalah Staf External Relation PT ABM. Bagi Putra, wilayah ini bukanlah tanah asing. Ia putra daerah asli kelopakan Desa Jayabakti, Kecamatan Pagimana. Kehadirannya seolah menjadi jembatan humanis antara korporasi dan masyarakat lokal.
Setelah jamuan makan siang yang santai usai, suasana hangat itu bergeser ke ruang rapat. Di atas meja, cangkir-cangkir kopi kembali mengepul, menemani sesi konferensi pers yang dinamis.
Agenda utamanya jelas, yakni menjawab kasak-kusuk yang belakangan berembus, mulai dari urusan perizinan hingga komitmen pemberdayaan masyarakat.
Buka-bukaan Soal Izin: Silakan Cek ke Dinas
Sambil sesekali menyeruput kopinya, Putra berbicara dengan nada tenang namun tegas. Ia menegaskan bahwa PT ABM tidak menyembunyikan apa pun dari publik, terutama mengenai legalitas operasional perusahaan.
“Saya sudah sampaikan kepada pimpinan terkait dengan pemberitaan tersebut. Pada intinya, PT ABM sangat terbuka terkait perizinan,” ujar Putra mantap.
Alih-alih berdebat, Putra justru menantang transparansi tersebut dengan mempersilakan para jurnalis melakukan verifikasi langsung ke instansi berwenang.
Bagi perusahaan, birokrasi perizinan adalah proses panjang yang harus ditaati sejak tahap eksplorasi dimulai pada 2019 silam.
“Izinnya bisa dilihat langsung di Dinas ESDM atau Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulteng. Teman-teman wartawan yang punya koneksi di sana bisa mempertanyakan langsung. Memang proses pemenuhan izin sangat lama, dan itu sudah menjadi kewajiban yang kami penuhi,” tambahnya.
Namun, ketika disenggol mengenai isu sensitif terkait perubahan nama perusahaan, Putra memilih membatasi diri. “Soal perubahan nama, saya tidak bisa komentari karena itu sudah berada pada level direksi,” elaknya diplomatis.
Tak hanya soal ESDM dan DLH, Putra juga mempersilakan wartawan mengecek dokumen lingkungan dan kehutanan ke pihak terkait.
“Soal IPPKH bisa tanya langsung ke Dinas Kehutanan atau KPH Balantak, karena mereka setiap saat patroli. Untuk UKL-UPL, silakan dikonfirmasi ke DLH.”
Denyut Nadi CSR di Tiga Ring
Bagi PT ABM, investasi bukan sekadar mengeruk isi bumi, melainkan juga menumbuhkan kesejahteraan warga sekitar melalui Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Putra menjelaskan, program ini dibagi menjadi tiga zona prioritas (Ring 1, 2, dan 3).
Prioritas utama utamanya berada di Ring 1, yang mencakup Desa Siuna dan Desa Toiba. Jejak kepedulian perusahaan di wilayah ini sudah mulai dirasakan langsung oleh warga.
“Tahun kemarin kami sudah menyerahkan bantuan ambulans untuk penunjang kesehatan di Ring 1. Saat ini, kami sedang menyusun program prioritas selanjutnya agar manfaatnya benar-benar dinikmati masyarakat secara berkelanjutan,” ungkap Putra.
Meski memprioritaskan Ring 1, PT ABM tidak menutup mata untuk Ring 2 (skala kecamatan) dan Ring 3 (kabupaten/provinsi). Putra menegaskan pintu gerbang perusahaan selalu terbuka bagi usulan masyarakat, asalkan sesuai prosedur dan kebutuhan riil.
“Ketika ada permintaan atau proposal dari Ring 2 yang kami lihat sangat membutuhkan, tetap akan kami proses. Yang penting, kebutuhannya riil dan laporannya bisa kami pertanggungjawabkan,” jelasnya.
Kilas balik ke belakang, komitmen di Ring 2 juga telah berjalan, mulai dari dukungan pada Porkab 2022, santunan panti asuhan, hingga kolaborasi bersama TNI AL dalam penyaluran sembako.
Memprioritaskan Keringat Anak Negeri
Sejak Januari 2023, saat Putra pertama kali berkantor di mess Desa Siuna, ia menyaksikan langsung transformasi perusahaan dari masa eksplorasi, pembangunan jalan, hingga infrastruktur mess seperti sekarang. Seiring dengan pertumbuhan fisik itu, serapan tenaga kerja lokal juga terus digenjot.
Sistem perekrutan pun berjalan transparan. Tim HR (Human Resources) PT ABM aktif menyebarkan pamflet lowongan kerja ke desa-desa hingga pihak kecamatan, serta melaporkannya ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).
“Nanti pekerja lokal yang kita prioritaskan. Entah itu yang memiliki keahlian (skill) maupun yang non-skill, tenaga lokal tetap menjadi prioritas utama kami,” pungkas Putra menyudahi obrolan sore itu, menegaskan bahwa kemajuan PT ABM harus berjalan beriringan dengan kesejahteraan masyarakat setempat. *
Sofyan Labolo
