Oleh: Muhadam Labolo
RANKING pendidikan kita memprihatinkan, bila tidak di sebut tertinggal atau terbelakang. Kelas menengah paham betul masalah ini. Menurut PISA (2022), sistem pendidikan kita bertengger diperingkat ke 6 Asean. Dari segi kualitas pendidikan duduk di posisi ke 67 dari 209 negara. Di Asia Timur, China tentu saja mendominasi, selain Jepang dan Korea Selatan.
Mereka haus pengetahuan. Semua akses digunakan. Trumph sampai kewalahan. Jumlah Mahasiswa China di Harvard tertinggi, mencapai 1.016 dibanding Indonesia yang hanya 33 peserta. Total alumni Harvard asal Indonesia hanya 315 orang. Sejak Restorasi Meiji, Jepang mengirim lebih banyak mahasiswa ke luar negeri. Demikian pula Korea Selatan pasca perang saudara.
Hasilnya, China, Jepang dan Korsel kini menjadi raksasa ekonomi di dunia dan asia. Investasi pendidikan memang tak langsung dirasakan. Tapi dalam jangka panjang semua itu terasa. Jepang hanya butuh dua kali durasi RPJP untuk memperbaiki Nagasaki dan Hiroshima. China hanya butuh 30 tahun untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem dari 700 jutaan menjadi 166 jutaan. Singapura apalagi.
Sebenarnya, ikhtiar mengintervensi sistem dan kualitas pendidikan kita tidak gelap dalam komposisi APBN. Amanah konstitusi pasal 31 ayat (4) jelas memaksa 20% minimal dibelanjakan pada sektor pendidikan. Artinya, keberpihakan pada pendidikan relatif tinggi dibanding negara lain, sekurang-kurangnya di Asean.
Pada level operasi, Pemda tak ketinggalan berlomba menjual isu pendidikan. Tiap moment pilkada, hampir semua kepala daerah berkampanye soal pendidikan murah, bahkan gratis. Ambisi itu menunjukkan negara dengan segenap instrumen organiknya serius menuntaskan problem pendidikan.
Malangnya, kemurahan hati (negara) tak kunjung dijalankan dengan sungguh-sungguh. Kesannya, pendidikan menjadi semacam komoditas politik murahan. Meringankan, namun gagal mengeksekusi sumbu masalah yang saling berkait. Problem itu misalnya sumber daya manusia, tata kelola, infrastruktur, dan kompetisi.
Pertama, rendahnya kualitas sumber daya pendidik. Korelasinya mungkin saja terkait rendahnya insentif. Peringkat honor dosen di Indonesia dibanding negara di Asean dan dunia, jauh di bawah rata-rata. Kita di urutan ke 6-7 dengan 4,2 jt rupiah/bln (Tempo & DataIndonesiaid, 2025). Belum lagi guru honorer, selain dibawah standar UMR (sekitar 300-500rb/bulan), pun dibayar serabutan.
Upaya peningkatan sumber daya difokuskan pada tenaga pendidik dan kependidikan. Dari sana kualitas sumber daya pembelajar dapat terungkit. Tak ada siswa bodoh, hanya kebetulan tak berjumpa dengan pendidik bermutu, kata Fisikawan Yohanes Surya ketika mendidik Siswa Papua.
