LUWUK TIMES — Ikatan Pemuda Banggai Kepulauan (IPBK) Palu Sulawesi Tengah menggelar seminar dan diskusi publik bertajuk “Menyikapi Dampak Positif & Negatif Tambang di Sulawesi Tengah”.
Kegiatan itu berlangsung pada Jazz Hotel Palu dan hadir berbagai pihak, mulai dari unsur pemerintah, akademisi, lembaga hak asasi manusia hingga aktivis lingkungan.
Sejumlah narasumber hadir pada seminar dan diskusi publik itu. Mereka adalah Direktur Walhi Sulawesi Tengah, Sunardi Katili, SH, Akademisi Universitas Tadulako, Dr. Ir. Nur Sangadji, DEA dan Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah yang diwakili Kabid Minerba, Sultanisah, S.P., M.Si.
Selain itu Ketua Komnas HAM Perwakilan Sulteng yang diwakili oleh Penyuluh Sosial HAM, Luky Hermansyah.
Dalam sambutannya, Ketua Umum IPBK Palu-Sulteng, Nasrun, menyampaikan kegiatan ini lahir dari rasa keprihatinan mendalam atas dinamika pertambangan yang semakin pesat di Sulawesi Tengah.
Ruang Nurani
Ia menegaskan forum tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan ruang nurani dan tanggung jawab moral bagi semua pihak yang peduli terhadap masa depan daerah.
“Hari ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ini adalah ruang nurani, tempat kita menatap wajah pembangunan yang di satu sisi membawa harapan, namun di sisi lain menyimpan luka,” ungkap Nasrun.
Ia menjelaskan, sektor tambang memang menjadi denyut ekonomi baru Sulawesi Tengah. Mulai dari Morowali, Banggai hingga Parigi Moutong. Namun di balik angka-angka ekonomi tersebut, terdapat kisah masyarakat yang kehilangan ruang hidup, lingkungan yang rusak, dan keadilan yang tertinggal.
“Kami dari IPBK meyakini pembangunan seharusnya tidak hanya diukur dari seberapa besar keuntungannya. Tetapi dari seberapa adil manfaatnya kepada rakyat dan seberapa lestari alam yang menjadi warisan kepada generasi berikutnya,” tegasnya.
Melalui forum ini, IPBK berharap agar seluruh pemangku kepentingan dapat berdialog secara terbuka dan berimbang. Sehingga pembangunan pada sektor tambang tetap berpijak pada prinsip keberlanjutan, keadilan sosial, dan kemanusiaan.
Nasrun juga mengingatkan, cinta terhadap tanah air bukan hanya slogan, tetapi tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam dan kehidupan sosial masyarakat.
“Kita ingin memastikan pembangunan tidak menjadi penyesalan pada masa depan. Membangun daerah bukan hanya tentang menambang kekayaan bumi. Tetapi juga tentang menambang nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberlanjutan,” tuturnya menutup sambutan. *
