LUWUK TIMES — Komisi 2 DPRD Banggai hingga kini belum juga mengeluarkan rekomendasi resmi pasca rapat kerja (raker) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Daerah Banggai.
Padahal, raker yang berlangsung selama dua hari, Senin-Selasa (13-14/04/2026) itu, membahas serius rendahnya serapan anggaran yang bahkan sebagian besar OPD tercatat masih di bawah 1 persen.
Meski pembahasan berjalan alot dan penuh sorotan, rekomendasi yang dinanti publik tak kunjung diterbitkan.
Ketua Komisi 2 DPRD Banggai, Irwanto Kulap, sebelumnya mengakui bahwa dokumen rekomendasi masih dalam tahap penyusunan.
“Masih mereka susun rekomendasinya,” ujarnya saat dikonfirmasi, Sabtu (18/04/2026) pekan lalu.
Ia bahkan sempat memberikan jaminan bahwa rekomendasi tersebut akan segera rampung.
“Paling lambat Senin,” janji Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Banggai itu.
Namun hingga Senin (20/04/2026) sore, rekomendasi tersebut belum juga keluar. Hal itu menimbulkan tanda tanya publik terhadap keseriusan lembaga legislatif dalam menindaklanjuti hasil evaluasi.
Sebelumnya, lambannya serapan anggaran OPD menjadi perhatian serius DPRD Banggai. Kondisi ini bahkan bertentangan dengan penegasan Bupati Banggai, Amirudin, yang meminta seluruh OPD segera mempercepat realisasi program.
Adapun OPD yang mengikuti evaluasi dalam raker tersebut antara lain Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Diperkimtan), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Kesehatan (Dinkes).
Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (TPHP), serta Dinas Perhubungan (Dishub).
Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu realisasi janji Komisi 2 DPRD Banggai untuk segera menerbitkan rekomendasi sebagai tindak lanjut hasil raker tersebut. *
Reporter: Sofyan Labolo
