Namun kenyataan lapangan justru bertolak belakang. Kepada jajaran Ditjen Migas, Irwanto menjelaskan, warga Banggai masih kesulitan mendapatkan gas melon.
Bahkan dengan harga yang kian melambung. Kondisi inilah yang membuat pihak Kementerian ESDM turut keheranan.
“Kuotanya mencukupi, tetapi tetap terjadi kelangkaan. Ada yang tidak beres dalam rantai distribusi,” tandasnya.
Turun Tangan
Karena itu, Fraksi Golkar menegaskan, Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Banggai harus segera turun tangan menyelidiki persoalan ini.
Mereka mendorong agar pihak Pertamina Patra Niaga, SPBG, agen, hingga pangkalan resmi dipanggil untuk meminta pertanggungjawaban terkait penyaluran gas bersubsidi.
“Jika distribusi benar-benar sesuai kuota, maka mustahil terjadi kelangkaan. Jangan sampai ada permainan yang merugikan rakyat kecil,” tegas perwakilan Fraksi Golkar.
Kabupaten Banggai yang terkenal sebagai salah satu daerah penghasil gas di Indonesia justru masih terjadi kelangkaan LPG 3 kg.
Fraksi Golkar mengingatkan, persoalan kebutuhan energi rakyat tidak boleh dianggap sepele. Karena menyangkut hajat hidup orang banyak. *
