Bappenas Respons Ketahanan Bencana Banggai, Dorong Tata Ruang Berbasis Risiko demi Lindungi Masa Depan Daerah

LUWUK TIMES, Banggai – Kabupaten Banggai terus memperkuat langkah menuju daerah yang lebih tangguh menghadapi ancaman bencana.

Upaya tersebut mendapat perhatian langsung dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas.

Buktinya, Bappenas mendorong Pemerintah Kabupaten Banggai untuk mempercepat implementasi kebijakan penanggulangan bencana berbasis risiko dalam setiap perencanaan pembangunan.

Komitmen itu mengemuka dalam rapat koordinasi yang digelar bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Banggai, Senin (15/6/2026), bertempat Ruang Rapat Pahangkabotan Kantor Bappeda Banggai, Kecamatan Luwuk Selatan.

Rapat tersebut dihadiri Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Medzrilzam, bersama jajaran pejabat Bappenas. Antara lain Direktur Tata Ruang Perkotaan, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana Dody Virgo Sinaga serta Direktur Pembangunan Indonesia Timur Ika Retna Wulandari.

Hadir pula perwakilan dari Dinas PUPR, BPBD, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, serta sejumlah perangkat daerah terkait.

Dalam pertemuan itu, Medzrilzam menegaskan bahwa Bappenas memiliki perhatian serius terhadap kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang semakin kompleks akibat perubahan iklim dan dinamika pembangunan wilayah.

Menurutnya, rapat koordinasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk memantau sekaligus mengevaluasi implementasi kebijakan penanggulangan bencana di tingkat daerah.

“Tiga hal yang menjadi fokus Bappenas yaitu terkait manajemen data dan informasi kebencanaan, ekosistem peringatan dini dan aksi dini, serta penataan ruang berbasis risiko,” ungkap Medzrilzam.

Ia juga mendorong Pemerintah Kabupaten Banggai agar menerapkan pendekatan Risk-Based Planning Approach (RBPA) atau perencanaan berbasis risiko dalam penyusunan tata ruang dan pembangunan daerah.

Pendekatan tersebut dinilai penting untuk memastikan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga mampu meminimalkan dampak bencana terhadap masyarakat.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Banggai, Pupung Diliyanto, mengakui bahwa tingginya potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, cuaca ekstrem, dan bencana terkait perubahan iklim menjadi tantangan tersendiri bagi daerah.

Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Banggai telah menyiapkan langkah-langkah strategis yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) hingga tahun 2029.

“Perbaikan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) telah menjadi target yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banggai,” jelas Pupung.

Saat ini, nilai IKD Kabupaten Banggai berada pada angka 0,39 yang masih tergolong rendah. Namun, pemerintah daerah menargetkan peningkatan hingga mencapai 0,51 pada tahun 2029 sehingga masuk kategori sedang.

Di sisi lain, nilai IRBI yang saat ini berada pada angka 156,37 ditargetkan turun menjadi 119,28 pada tahun 2029.

Penurunan tersebut mencerminkan berkurangnya tingkat risiko bencana melalui penguatan kapasitas daerah, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, serta pembangunan yang lebih adaptif terhadap potensi ancaman.

Rapat koordinasi ini menjadi sinyal kuat bahwa pembangunan Kabupaten Banggai ke depan tidak hanya berfokus pada infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada upaya melindungi masyarakat dari risiko bencana.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Banggai diharapkan mampu menjadi daerah yang lebih aman, tangguh, dan siap menghadapi berbagai tantangan alam di masa mendatang. *

DKISP Banggai