LUWUK TIMES, Banggai — Dinamika penanganan infrastruktur di Kabupaten Banggai kembali hangat dibicarakan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Banggai, I Dewa Supatriagama, angkat bicara untuk meluruskan persepsi publik terkait penanganan Jembatan Masungkang di Kecamatan Batui Selatan.
Dewa menegaskan, PUPR Banggai sama sekali tidak menutup mata. Langkah-langkah teknis dan penganggaran sejatinya telah berjalan jauh sebelum masalah ini menjadi perbincangan hangat di media sosial.
Namun, sebagai perangkat daerah, seluruh proses harus tetap berjalan sesuai kaji teknis serta mekanisme pengelolaan keuangan negara.
Berikut rincian teknis penanganan Jembatan Masungkang yang telah disiapkan oleh Dinas PUPR Banggai:
Solusi Permanen, jembatan Beton senilai Rp25 Miliar
Dewa menjelaskan bahwa solusi jangka panjang untuk menuntaskan aksesibilitas masyarakat Masungkang adalah jembatan permanen.
Berdasarkan studi teknis yang dilakukan PUPR pada tahun sebelumnya, direkomendasikan pembangunan jembatan konvensional dengan spesifikasi.
Yakni, struktur beton bertulang dengan fondasi tiang pancang.
Bentang dan Segmen, dengan total bentang 100 meter yang dibagi menjadi 4 segmen (20–25 meter).
Dan lebar serta anggaran, yakni lebar 8 meter dengan estimasi kebutuhan anggaran mencapai Rp25 miliar lebih.
Mengingat besarnya alokasi dana yang dibutuhkan, PUPR Banggai telah mengajukan usulan prioritas ke pemerintah pusat melalui program penanganan jembatan akses pendidikan.
Karena sudah masuk dalam radar prioritas pusat, Pemerintah Daerah tidak menganggarkan angka sebesar itu di APBD murni 2026 dengan harapan dapat didanai APBN.
Kedua, solusi jangka pendek berupa jembatan gantung Rp1,75 Miliar.
Sembari menunggu kepastian dana pusat dan merespons kebutuhan mendesak warga, PUPR Banggai bekerja sama dengan DPRD merancang alternatif jangka pendek, yakni jembatan gantung penyeberangan orang.
Perancangan ini tidak dibuat sembarangan. Karena harus memperhitungkan karakteristik unik Sungai Masungkang yang lebar, landai, serta sering membawa material kayu saat banjir.
Hasil kajian teknis PUPR menetapkan rancangan sebagai berikut:
Dimensi, yakni bentang 80 meter dan lebar 1,5 meter.
Keamanan atau Freeboard, yaitu tinggi bebas jembatan dirancang setinggi 7 meter di atas permukaan air untuk mengantisipasi luapan banjir dan hantaman material kayu.
Rincian biaya bangunan struktur (tiang atau angker) sebesar Rp550 juta, jembatan terstandar PUPR senilai Rp1,1 miliar, pengawasan dan pendukung Rp100 juta. Sehingga total estimasi mencapai Rp1,75 miliar. Dan angka itu direncakan masuk pada APBD-Perubahan atau ABT.
Respons Gubernur Sulteng
Menanggapi wacana Gubernur Sulawesi Tengah yang berniat membantu penanganan jembatan menggunakan dana pribadi, Dewa menyampaikan apresiasi yang tinggi.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Banggai sangat terbuka terhadap bantuan ataupun langkah diskresi tersebut.
“Pada prinsipnya kami mengapresiasi niat Pak Gubernur. Namun secara aspek teknis, kami di dinas sudah menyiapkan desain yang matang sesuai regulasi,” ujar Dewa.
Kadis PUPR Banggai menekankan, pengalokasian anggaran negara membutuhkan perencanaan, pengusulan, hingga pembahasan bersama DPRD yang tidak bisa diselesaikan secara mendadak hanya karena sebuah isu viral.
Jika pembangunan nantinya menggunakan dana pribadi Gubernur, pihak PUPR siap menyesuaikan.
Namun jika menggunakan mekanisme daerah, rencana jembatan gantung teknis senilai Rp1,75 miliar tersebut yang akan didorong pada pembahasan anggaran APBD Perubahan. *
Sofyan Labolo
