LUWUK TIMES – DPRD Banggai menyikapi aduan Koalisi Peduli Demokrasi Banggai (KPDB), terkait dugaan selingkuh oknum anggota DPRD Banggai asal Partai Gerindra berinisal HSA.
Bentuk respons itu yakni dengan teragendakan rapat Badan Kehormatan (BK) DPRD Banggai.
Ketua DPRD Banggai, H. Saripudin Tjatjo Senin (20/10/2025) mengaku sudah menerima aduan dari kalangan mahasiswa yang mengatasnamakan KPDB.
“Laporannya sudah kami terima,” ucap Saripudin Tjatjo yang ditemui disela-sela peringatan HUT Partai Golkar ke 61 tahun 2025, bertempat di lapangan Astaka Luwuk.
Rencananya sambung politisi senior Partai Golkar Banggai ini, pihaknya menindaklanjuti laporan itu ke BK.
“Kami buatkan disposisi ke Sekwan. Yang kemudian ditindaklanjuti ke BK. Dan BK menggelar rapat internal,” ucap Om Arif-sapaan Saripudin Tjatjo.
Pada kesempatan itu, Om Arif sempat menganalisa terkait laporan itu. Apakah berproses lanjut atau sebaliknya. Meski begitu ia memberi ruang kepada BK untuk bekerja. Karena itu menjadi ranah BK.
Dengan dilantiknya Paiman Karto sebagai anggota DPRD Banggai pengganti antar waktu atau PAW, maka lengkaplah komposisi BK.
Paiman Karto secara eksoposio menjabat sebagai Ketua BK. Sebab jabatan tersebut sebelumnya diemban almarhum Jodi Prakoso.
“Secara eksoposio Paiman Karto menjabat Ketua BK. Karena pergantian alat kelengkapan dewan setelah 2,5 tahun,” jelas Om Arif.
Adapun struktur BK DPRD Banggai saat ini yakni, Paiman Karto (PAN), Rika Saripudin (Golkar), Sientje Najoan (NasDem), Kartini Akbar (PDIP) dan Lutfi Samaduri (Gerindra).
Sebelumnya, pria berinisial HSA dilaporkan KPDB ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Banggai, Selasa (14/10/2025).
Oknum anggota DPRD Banggai asal Partai Gerindra ini diduga selingkuh dengan staf parlemen lalong (sebutan DPRD Banggai).
Laporan atas dugaan pelanggaran kode etik terkait hubungan terlarang dengan janda 2 anak yang juga staf DPRD Banggai tersebut diterima Wakil Ketua Badan Kehormatan, Rika Sarifudin, bertempat ruang sekretariat BK DPRD.
Pada kesempatan itu, KPDB menyerahkan sejumlah dokumen pendukung sebagai bahan awal pemeriksaan dan penelusuran lebih lanjut oleh BK. *
