LUWUK TIMES – Di tengah terik matahari dan lautan manusia yang memadati halaman Kantor DPRD Kota Palu, Rabu (28/1/2026), secercah harapan muncul bagi ribuan warga lingkar tambang Poboya.
Di hadapan para penambang rakyat yang telah lama menunggu keadilan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Palu menyatakan sikap tegas, berdiri bersama rakyat.
Aspirasi warga yang menuntut penciutan lahan konsesi PT Citra Palu Minerals (CPM) serta penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) akhirnya mendapat respons langsung dari wakil rakyat.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Palu, Rusman Ramli, turun menemui massa aksi, menyapa, mendengar, dan menyampaikan komitmen politiknya.
“Fraksi PKS mendukung penuh apa yang menjadi hak-hak masyarakat lingkar tambang Poboya. Aspirasi ini harus diperjuangkan secara adil dan bermartabat,” tegas Rusman kepada ribuan warga.
Bagi warga Poboya, pernyataan itu tak sekadar cuap cuap. Di tengah kelelahan panjang akibat ketidakpastian, sikap dukungan tersebut menjadi penguat bahwa jeritan mereka tidak sepenuhnya terabaikan.
Rusman menegaskan, DPRD Kota Palu tidak boleh menutup mata terhadap realitas yang dihadapi masyarakat penambang rakyat, kelompok yang selama ini hidup di bawah bayang-bayang stigma, ketidakpastian hukum, dan tekanan ekonomi.
“Sebagai wakil rakyat, kami selalu membuka ruang dialog. Persoalan Poboya tidak bisa diselesaikan dengan saling menyalahkan, tetapi harus dibicarakan bersama, lintas lembaga, dan berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia berjanji akan mendorong dialog komprehensif agar persoalan tambang Poboya tidak terus berlarut-larut dan menemukan jalan keluar yang adil bagi semua pihak.
Di sisi lain, Rusman juga menegaskan, dukungan terhadap masyarakat tidak berarti menolak investasi.
Namun, investasi, menurutnya, harus berjalan seiring dengan rasa keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak warga lokal.
“Kita tidak anti investasi demi kemajuan Kota Palu. Tapi investasi tidak boleh mengorbankan rakyat. Di tanah Kaili ini, keadilan bagi masyarakat harus menjadi prioritas utama,” katanya dengan nada tegas.
Sikap senada disampaikan Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Palu, Nurhalis Nur.
Ia menekankan bahwa di tengah tekanan ekonomi yang kian berat, kehadiran wakil rakyat tidak boleh sebatas formalitas.
“Kami memahami kondisi ekonomi masyarakat hari ini. Banyak keluarga menggantungkan hidup dari tambang rakyat. Anggota DPRD harus hadir, mendengar, dan berdiri bersama rakyat Kota Palu,” pungkasnya.
Di tengah sorak dan harapan yang terus bergema dari massa aksi, dukungan Fraksi PKS menjadi penanda bahwa perjuangan warga Poboya bukan lagi suara yang berdiri sendiri.
Bagi para penambang rakyat, ini adalah pengingat bahwa perjuangan mereka bukan hanya tentang emas atau tambang, melainkan tentang hak, martabat, dan masa depan keluarga yang ingin hidup layak di tanah sendiri. *
Editor Sofyan Labolo
