LUWUK TIMES – Kelangkaan dan lonjakan harga gas LPG ukuran 3 kg, 5 kg hingga 12 kg yang terus dikeluhkan masyarakat dinilai bukan lagi persoalan musiman.
Akan tetapi itu menjadi masalah struktural yang membutuhkan solusi jangka menengah dan panjang.
Tenaga Ahli Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Banggai, Muhamad Ramdan, kepada Luwuk Times, Jumat (24/06/2026) menegaskan, salah satu solusi paling realistis adalah memperluas jaringan gas rumah tangga (jargas) yang sebenarnya sudah pernah berjalan di daerah ini.
Menurutnya, ketergantungan masyarakat pada LPG tabung membuat rumah tangga rentan terhadap gangguan distribusi, permainan harga, hingga membengkaknya beban subsidi negara.
Sementara jargas mampu menghadirkan sistem energi yang lebih stabil, murah, dan berkelanjutan.
“Jargas ini bukan program baru di Banggai. Kita sudah punya pengalaman dan infrastrukturnya, tinggal bagaimana mendorong agar diperluas,” ujar Ramdan.
Ia menjelaskan, hingga tahun 2021, program jargas di Banggai telah menjangkau 9.005 sambungan rumah tangga pada tiga kecamatan.
Pada tahap awal tahun 2019, sebanyak 4.000 sambungan dibangun di Kecamatan Batui dan Batui Selatan, mencakup sejumlah desa seperti Honbola, Uso, Lamo, hingga Gori-gori.
Selanjutnya pada 2021, program ini diperluas ke Kecamatan Moilong dengan tambahan 5.005 sambungan. Pasokan gas berasal dari Central Processing Plant (CPP) Matindok yang dikelola Pertamina EP Donggi Matindok Field.
“Artinya, fondasi sudah ada. Banggai ini daerah penghasil gas, sangat ironis kalau masyarakatnya masih bergantung pada LPG tabung yang sering langka,” tegasnya.
Sisi Ekonomi Jargas Lebih Efisien
Dari sisi ekonomi, jargas disebut jauh lebih efisien. Biaya pemakaian gas rumah tangga melalui jaringan pipa bahkan bisa di bawah Rp50 ribu per bulan, tergantung konsumsi.
Selain itu, harga gas lebih stabil karena diatur oleh Badan Pengatur Hilir Migas, sehingga tidak mudah dipermainkan seperti LPG tabung.
“Kalau ini diperluas, bukan hanya mengurangi beban masyarakat, tapi juga menekan subsidi negara. Ini solusi nyata, bukan tambal sulam,” tambah Ramdan.
Secara regulasi, program jargas telah memiliki payung hukum kuat melalui sejumlah Peraturan Presiden.
Sementara dari sisi pendanaan, pembangunan awal jargas di Banggai sepenuhnya bersumber dari APBN, termasuk proyek tahun 2019 dengan nilai kontrak mencapai ratusan miliar rupiah.
Saat ini, Pemerintah Kabupaten Banggai telah mengusulkan penambahan 40.000 sambungan jargas ke pemerintah pusat.
Namun, Ramdan menekankan bahwa usulan tersebut harus terus dikawal secara serius agar masuk dalam prioritas nasional.
“Daerah tidak bisa pasif. Perlu komunikasi politik yang kuat dengan pemerintah pusat, apalagi kita punya potensi gas yang besar,” pungkasnya.
Dengan kondisi LPG yang terus bermasalah, dorongan perluasan jargas kini menjadi harapan baru bagi masyarakat Banggai untuk mendapatkan akses energi yang lebih adil, stabil, dan terjangkau. *
Reporter Sofyan Labolo
