LUWUK TIMES — Dinamika demokrasi mahasiswa di Universitas Tompotika Luwuk memanas.
Sebuah insiden kontroversial dalam tahapan Pemilihan Presiden Mahasiswa (Pilpresma) memicu gelombang kemarahan dan kritik tajam dari kalangan mahasiswa.
Menurut Fazri bakal calon Presiden Mahasiswa Untika Luwuk dari keterangan tertulis yang diterima Luwuk Times, Kamis 9 April 2026, peristiwa bermula ketika Ia mendatangi sekretariat panitia untuk mengembalikan berkas pendaftaran.
Namun, panitia menolak berkas tersebut karena melewati batas waktu yang telah ditentukan.
Penolakan administratif itu awalnya ia pandang sebagai bagian dari prosedur yang wajar.
Situasi berubah drastis ketika Ketua Panitia Pengawas (Panwas) bertindak di luar kewenangannya.
Yaitu dengan membuang berkas pendaftaran tersebut hingga ke atas atap gerbang kampus.
Tindakan ini sambung Fazri, sontak memicu kemarahan rekan rekan mahasiswa yang menilai sikap tersebut tidak etis, arogan, dan mencederai nilai-nilai demokrasi kampus.
Ia menegaskan bahwa jika berkas memang tidak dapat diterima, seharusnya dikembalikan dengan cara yang baik dan bermartabat.
Selain itu, Fazri dan rekannya juga mempertanyakan peran Panwas yang dinilai telah melampaui fungsi pengawasan.
Dalam mekanisme Pilpresma, Panwas seharusnya hanya bertugas mengawasi jalannya proses. Bukan mengambil alih kewenangan administratif panitia pelaksana.
Insiden ini sebagai cerminan krisis etika dalam penyelenggaraan Pilpresma Universitas Tompotika.
Kekhawatiran pun muncul bahwa peristiwa tersebut dapat merusak legitimasi hasil pemilihan serta menurunkan kepercayaan mahasiswa terhadap lembaga kemahasiswaan.
Tuntutan Mahasiswa
Sebagai bentuk respons, mahasiswa menyuarakan sejumlah tuntutan tegas.
Pertama, mendesak Ketua BPM Universitas Tompotika segera mengambil langkah cepat, tegas, dan transparan.
Kedua, menuntut pemberhentian Ketua Panwas Pilpresma tanpa kompromi.
Ketiga, mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan Pilpresma agar kejadian serupa tidak terulang.
Gelombang kritik terus meluas pada lingkungan kampus. Mahasiswa menegaskan demokrasi kampus bukan sekadar agenda rutin tahunan.
Melainkan ruang pembelajaran politik, pembentukan karakter kepemimpinan, serta praktik nyata nilai-nilai demokrasi.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Panwas Pilpresma maupun pimpinan lembaga kemahasiswaan Universitas Tompotika belum memberikan klarifikasi resmi.
Mahasiswa pun berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga ada keputusan yang adil dan bertanggung jawab.
“Demokrasi kampus bukan ruang main-main. Integritas adalah harga mati,” ucapnya. *

