LUWUK TIMES — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar dialog bersama Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon.
Yang dibahas adalah pelestarian cagar budaya sekaligus rencana revitalisasi Taman Budaya Sulawesi Tengah yang rusak akibat bencana tsunami.
Dialog tersebut berlangsung di Gedung Pameran Dinas Kebudayaan Sulawesi Tengah, Selasa (30/12/2025).
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A. Lamadjido mengatakan, pemerintah provinsi bersama Gubernur telah melakukan pembahasan intensif dengan Menteri Kebudayaan terkait pembangunan kembali Taman Budaya yang sebelumnya menjadi pusat aktivitas seni dan budaya masyarakat Sulawesi Tengah.
“Taman Budaya ini dulu merupakan ruang ekspresi dan kreativitas para seniman. Setelah terdampak tsunami, kami berkomitmen untuk membangunnya kembali. Dari Pak Menteri, kami mendapat berbagai masukan dan Solusi. Termasuk peluang pembiayaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR,” ujar Reny.
Ia menegaskan, revitalisasi Taman Budaya menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Dan akan segera ditindaklanjuti bersama Gubernur, sejalan dengan dukungan dari Kementerian Kebudayaan.
Ia juga meminta para seniman dan tokoh masyarakat untuk tidak meragukan komitmen pemerintah daerah dalam menghidupkan kembali pusat kebudayaan tersebut.
Desain dan DED
Sementara itu, Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, menekankan pentingnya kesiapan perencanaan teknis sebagai dasar percepatan pembangunan.
Menurutnya, kejelasan desain dan Detail Engineering Design (DED) menjadi kunci agar pembiayaan dapat segera direalisasikan.
“Desain harus jelas dan DED harus siap. Kalau itu sudah ada, akan lebih mudah bagi kami untuk mencarikan solusi pembiayaannya. Revitalisasi taman budaya juga harus visioner, mulai dari tata pamer, pemanfaatan teknologi digital, hingga fungsi jangka panjang,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat selama ini telah menyalurkan dana nonfisik untuk pengembangan taman budaya di berbagai daerah. Namun, daerah yang fasilitasnya belum aktif perlu menyiapkan usulan secara komprehensif. Selain mengandalkan APBN dan APBD, keterlibatan sektor swasta melalui CSR dinilai sangat memungkinkan.
“Tidak harus seluruhnya bergantung pada APBN atau APBD. Pelibatan swasta yang berusaha di Sulawesi Tengah sangat terbuka dan justru bisa mempercepat realisasi pembangunan,” sebutnya. *
Biro Administrasi Pimpinan
