PALU, Luwuk Times— Dalam rangka menelusuri sejumlah sumber fiskal daerah, Gubernur Sulteng Anwar Hafid menggelar rapat bersama jajaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan perangkat daerah lainnya, Jumat (07/03/2025).
Pada rapat strategis yang berlangsung ruang rapat Gubernur Sulteng itu turut hadir Wakil Gubernur Sulteng Reny A. Lamadjido.
Turut hadir Sekprov Novalina, Asisten Perekonomian dan Pembangunan merangkap Plt Kepala BPKAD Rudi Dewanto, Kepala Bappeda Christina Shandra Tobondo dan beberapa kepala OPD teknis.
Rapat ini bertujuan merumuskan langkah-langkah konkrit dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang masih tersembunyi ataupun yang belum tergarap maksimal.
“Satu-satunya harapan kita bisa survive (bertahan) pada tahun 2025 dari PAD,” tegas gubernur mengawali rapat.
Dari laporan Kepala Bapenda Rifki Anata Mustaqim terungkap ada Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum tersalurkan pemerintah pusat ke pemerintah provinsi. Potensi pemasukannya cukup signifikan perkiraannya 300 miliar rupiah.
“DBH ini (murni hak provinsi) tidak terbagi lagi ke kabupaten kota,” ujar kepala Bapenda.
Olehnya, gubernur menginstruksikan supaya jajaran Bapenda terus mengejar DBH yang masih menggantung pada Kementerian Keuangan.
Instruksi lain agar Bapenda belajar dari Provinsi Kaltim sebagai best practices, model pengelolaan PAD khususnya dalam menarik Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagai kontributor terbesar PAD mereka.
“Tolong kirim staf ke sana untuk belajar,” imbuhnya supaya Sulteng bisa meniru keberhasilan Kaltim meningkatkan PAD dari PBBKB.
Ia juga meminta Bapenda supaya menyusun data terpilah antara kendaraan industri dan kendaraan non-industri. Sehingga ada gambaran jelas terkait potensi penerimaan dari kedua jenis pajak.
Termasuk berkoordinasi intens dengan pemerintah kabupaten kota agar bersinergi dalam mengumpulkan pajak-pajak tersebut. Mengingat hasilnya akan kembali provinsi salurkan ke kabupaten kota dalam bentuk DBH.
Morowali, sebagai ‘raksasa’ kawasan industri nikel ikut menjadi perhatian gubernur sebagai fokus utama dalam menggenjot PAD.
Contoh dalam sebulan saja, setoran ke kas provinsi dari penarikan pajak air permukaan Morowali mencapai hingga 4,3 miliar rupiah.
Hilirisasi Nikel
Gubernur juga meneropong adanya potensi PAD dari sektor hilirisasi nikel dan karena itu, ia mendorong lahirnya payung hukum daerah agar pemerintah Sulteng bisa mendapatkan manfaat maksimal dari aktivitas industri nikel.
“Saya berharap 2025 jadi momentum kita untuk mencari PAD,” lanjutnya seraya mengajak kolaborasi perangkat daerah dengan BPKP yang sangat sejalan dengan ikhtiar gubernur dalam meningkatkan PAD.
Sebagai langkah tindak lanjut, gubernur meminta perangkat daerah melengkapi data terkait potensi PAD yang lebih akurat. Yang selanjutnya masuk pada pembahasan lebih dalam pada pertemuan berikutnya.
Gubernur juga berencana mengumpulkan sektor usaha dalam waktu dekat untuk merapatkan terkait kontribusi mereka bagi PAD Sulteng.
Terakhir gubernur mengajak semua pihak untuk menggiatkan gerakan berjamaah dalam bingkai BERANI BERKAH.
Dengan meningkatkan ibadah, gubenur yakin rezeki yang masih menggantung di langit maupun yang terkubur dalam bumi dapat segera turun dan keluar untuk kesejahteraan dan kemajuan Sulteng.
“Insya Allah dengan berjamaah semua akan lancar,” pungkasnya.
Dengan langkah-langkah strategis ini, gubernur optimis dapat menjadikan PAD sebagai jangkar stabilitas kapal pembangunan daerah dalam bingkai Nawacita BERANI dengan terus melaju tanpa goyah diterjang pusaran efisiensi 2025. *
Ro Adpim Setdaprov Sulteng
Discussion about this post