Temuan Kementerian Lingkungan Hidup Jadi Bukti Ketidakpatuhan Industri Nikel di Kabupaten Morowali

Palu, Luwuk Times— Anggota DPD RI Dapil Sulawesi Tengah Andhika Mayrizal Amir, S.H., M.Kn berpendapat, apa yang menjadi temuan dari Kementerian Lingkungan Hidup menjadi bukti nyata dari ketidakpatuhan industri nikel di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

Bahkan sebut Andhika dalam keterangan tertulisnya kepada Luwuk Times, Kamis (19/06/2025), jika kita telusuri secara serius, maka masalah seperti itu juga terjadi pad kawasan industri nikel lainnya. Baik Kabupaten Morowali maupun Morowali Utara.

Menurut Andhika, pembangunan kawasan industri nikel PT. IMIP Bahodopi, Kabupaten Morowali, banyak menimbulkan banyak masalah. Mulai dari kesenjagan sosial, kecelakaan kerja hingga kerusakan lingkungan yang semakin memperihatinkan.

Fakta terbarunya, Kementerian Lingkungan Hidup menemukan sejumlah pelanggaran lingkungan pada kawasan industri tersebut.

Hasil pengawas Kementerian LH mendapati bukaan lahan seluas 179 hektar yang berbatasan langsung dengan area IMIP. Beberapa fasilitas pada lokasi juga tidak tercantum dalam dokumen Amdal pengelola kawasan industri pengolahan nikel.

“Apa yang menjadi temuan dari Kementerian LH ini merupakan bukti nyata dari  ketidakpatuhan industri nikel di Kabupaten Morowali,” tandas Andhika lagi.

Bagi Andhika, dari beragam temuan lapangan, gagasan percepatan pembentukan Badan Otorita Kawasan Industri Nikel Morowali menjadi lebih relevan untuk segera melahirkan keseriusan dari pemerintah pusat.

Badan Otorita Kawasan Industri

Kawasan industri nikel Kabupaten Morowali dan Morowali Utara harus mendapat pengawasan serta pengelolaan yang baik dan bertanggung jawab.

“Saya kira itu hanya bisa dimungkinkan ketika Badan Otorita Kawasan Industri Morowali-Morowali Utara segera terbentuk,” nilai Andhika.

Banyak keuntungan yang kita dapatkan sambung dia, jika kawasan industri nikel Kabupaten Morowali dan Morowali Utara terkelola oleh Badan Otorita Kawasan.

Antara lain sebut Andhika, koordinasi dan pengelolaan menjadi lebih tertib.

Badan Otorita Kawasan Industri Nikel ini nantinya bisa mengkoordinasikan berbagai kegiatan lintas sektor, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pihak swasta.

Perihal lainnya, dengan adanya Badan Otorita, pembangunan bisa lebih cepat.

Penggunaan anggaran bisa lebih efisien, punya kepastian hukum, menjaga visi jangka panjang pemerintah hingga menjaga kelestarian lingkuan melalui pengawasan lingkungan.

“Kita ingin industri nikel yang berproduksi Kabupaten Morowali dan Morowali Utara punya dampak signifikan bagi daerah. Tidak hanya meninggalkan beragam masalah,” ucapnya.

“Investasi baik untuk menopang perekonomian daerah. Tapi harus juga bertanggung jawab terhadap lingkungan, kesejahteraan masyarakat dan keamanan para pekerja,” tutup Andhika. *

**) Ikuti berita-berita Luwuk Times lainnya di Google News